Kendari (ANTARA) - Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar produk hukum daerah (PHD) yang dirancang oleh masing-masing pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan akselerasi terhadap percepatan program Presiden Republik Indonesia.
Dirjen Otda Kemendagri RI Akmal Malik di Kendari, Kamis, mengatakan beberapa program nasional yang menjadi prioritas tersebut, antara lain Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat se-Indonesia.
"Itu program karena sudah ada Kepres (Keputusan Presiden). Kemendagri sudah menyiapkan template contoh Perda per kepala kepala daerah yang akan dibuat sehingga itu bisa cepat," kata Akmal Malik usai memimpin apel pemantapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PHD tahun 2025 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Dia menyebutkan rapat koordinasi nasional Perhukum Daerah se-Indonesia yang digelar tahun ini merupakan rapat terbesar dan paling ramai setelah empat tahun terakhir dilaksanakan.
"Dan menterinya datang juga paling banyak. Kenapa? Kita ingin menyukseskan program-program strategisnya Presiden. Jadi, semua Perhukum Daerah yang dibuat oleh teman-teman daerah itu harus memberikan akselerasi terhadap percepatan realisasi dari program-program nasional," ujarnya.
Akmal Malik juga memberikan saran kepada pemerintah daerah agar bisa memberikan percepatan terhadap program nasional, salah satunya adalah orkestrasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kolaborasi bersama dengan semua pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Ia juga mengapresiasi kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemerintah Kota Kendari yang telah bekerjasama untuk menyukseskan kegiatan Rakornas PHD tahun 2025.
"Semua daerah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun kolaborasi (dalam Rakornas PHD)," jelas Akmal Malik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Hugua menyatakan pihaknya berkomitmen untuk menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam hal percepatan realisasi program-program nasional.
"Jadi, Kami dari pemerintah daerah akan menjadi contoh, paling tidak karena role model, paling tidak karena kami mulai dari sini untuk kita sebarkan ke seluruh Indonesia," ucap Hugua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dirjen Otda: PHD harus beri percepatan realisasi program Presiden RI
