Kendari (ANTARA) - Balai Pelindungan dan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara memperketat terhadap pengawasan pengiriman para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kepala BP3MI Sultra La Ode Askar saat ditemui di Kendari, Rabu, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pemberangkatan PMI nonprosedural ke luar negeri.
Askar mengatakan bahwa BP3MI telah berkunjung empat daerah, yakni Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Muna, dan Muna Barat. Kunjungan tersebut diisi dengan sosialisasi lapangan, pertemuan bersama pemerintah daerah, hingga pelatihan teknis tentang migrasi aman.
"Kami tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga menemui langsung kepala daerah, berdiskusi soal komitmen daerah dalam pelindungan PMI. Khusus Muna Barat, telah menyatakan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan calon PMI," kata Askar.
Dalam kegiatan sosialisasi bersama dengan pemerintah daerah yang dihadiri sekitar 350 peserta di Mubar itu masyarakat dibekali dengan informasi peluang kerja luar negeri yang resmi dan aman, sekaligus memberi pemahaman mendalam mengenai risiko PMI nonprosedural.
Kepala BP3MI Sultra menekankan bahwa pelindungan PMI sejak proses paling awal di tingkat desa, baik secara administratif maupun teknis. Oleh karena itu, pelibatan aparat desa, tokoh masyarakat, dan keluarga pencari kerja menjadi sangat penting dalam memutus mata rantai pemberangkatan ilegal.
Ia juga memandang penting peningkatan keterampilan sebelum masyarakat menjadi pekerja migran di luar negeri.
"Keterampilan harus menjadi prioritas utama agar tidak sekadar menjadi pekerja kasar, tetapi memiliki kompetensi," ujarnya.
Askar melanjutkan, "Kami berikan pemahaman lebih dini kepada pencari kerja dan keluarganya agar tidak terjebak dalam pemberangkatan unprocedural, termasuk yang berisiko terjerat jaringan TPPO."
Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen pemerintah daerah, edukasi dan pelatihan tersebut, BP3MI Sultra berharap dapat mencegah praktik migrasi yang tidak aman sekaligus membuka peluang kerja luar negeri secara prosedural dan bermartabat.
