Kendari (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Baubau, Sulawesi Tenggara menyatakan program Srikandi bisa digunakan untuk bekerja sama antara pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak ketiga untuk membantu keaktifan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Baubau, Diah Eka Rini, di Baubau, Kamis, menuturkan program Srikandi adalah strategi sharing iuran antara Pemda, Pemdes, perusahaan atau pihak ketiga lainnya untuk mengoptimalisasi kepesertaan JKN khususnya di wilayah pemda setempat.
"Sekarang ini banyak kepesertaan sudah tidak aktif lagi, dan itu kalau dibantu oleh pemda kan besar, jadi tidak bisa kalau pemda sendiri, harus dibantu oleh pihak ketiga. Karena itu, dengan program Srikandi ini bisa saling bahu membahu sehingga tercakupnya jaminan kesehatan 100 persen di wilayah Kota Baubau," ujar Diah Eka Rini, dalam Ngobrol Santai Bersama Media dan Konten Creator Lokal, di kantor BPJS Kesehatan Baubau.
Saat ini, kata dia, untuk kapasitas atau kemampuan Pemda Baubau adalah mendaftarkan dan menganggarkan iuran untuk 37 ribu jiwa. itu pun sekarang jumlah pesertanya sudah melampaui, dan akibatnya bila seperti ini mereka akan tetap ditagih oleh BPJS Kesehatan.
"Sekarang yang dibayar oleh Pemda besaran iurannya adalah 35 ribu, kalau yang 35 ribu itu bisa di sharing misalnya 20 ribu di tangung oleh pemda kemudian yang 15 ribu oleh badan usaha sehingga pemda akan lebih ringan," ujarnya.
"Makannya ini, perlu dapat disampaikan terkait program Srikandi ini siapa tau ada lembaga lain, baik perbankan atau badan usaha bisa saling sharing iuran mungkin melalui CSR-nya (Corporate Social Responsibility) mau membantu atau menambah jumlah perserta," ujarnya juga.
Diah menjelaskan, mekanisme kerja sama yang disepakati oleh BPJS Kesehatan, Pemda dengan peserta meliputi iuran pihak ketiga, dimana pembayaran oleh pihak ketiga dilakukan dua kali tagihan dikarenakan satu tagihan digunakan sebagai pembayaran apabila menunggak.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menawarkan terkait program Srikandi tersebut ke perbankan maupun hotel yang ada didaerah itu untuk memberikan bantuan sebagai pihak ketiga guna membantu pemda untuk menambah jumlah peserta.
"Cuman ada beberapa kendalanya dimana mereka rata-rata CSR-nya ditentukan dari pusat, dari wilayahnya. Misalnya Bank Sultra paling berpotensi sebenarnya, kita sudah menawarkan juga. Kalau bank-bank swasta itu menunggu dulu dari Kendari persetujuannya dan itu butuh waktu," katanya.
Diah Eka juga menyampaikan bahwa saat ini jumlah peserta JKN Kota Baubau turun sampai di 95 persen, padahal di tahun sebelumnya mencapai diangka 98 persen.
"Untuk keaktifannya masih bagus sebesar 82 persen, tapi cakupannya tinggal 95 persen. Makanya ini perlu memang disampaikan ke masyarakat, tidak semua bisa ditanggung oleh pemerintah, jadi warga yang mampu daftar sebagai peserta mandiri dengan harus membayar setiap bulan secara teratur," jelasnya.
