Kendari, Sultra (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi pendapatan negara di wilayahnya per 24 Januari 2025 mencapai Rp245 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra Syarwan di Kendari, Sultra, Minggu, mengatakan realisasi sebesar Rp245 miliar itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp175,3 miliar dan dari sektor PNBP sebesar Rp69,7 miliar," katanya.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan negara tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).
"Untuk penerimaan perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 54,08 persen, sementara PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 110,06 persen," ujarnya.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp1,2 triliun dari total pagu sebesar Rp25,57 triliun yang terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp188,5 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,05 triliun.
"Realisasi belanja negara itu sebesar 4,88 persen dari pagu, terdiri atas belanja K/L sebesar 3,06 persen dari pagu dan TKD sebesar 5,45 persen dari pagu," ujarnya.
Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 2,74 persen dan belanja TKD meningkat 10,40 persen.
Dia menjelaskan belanja negara tertinggi terdapat pada institusi kepolisian dengan total belanja sebesar Rp53,25 miliar atau 28,25 persen dari total realisasi di wilayah Sultra.
Syarwan mengungkapkan kinerja tertinggi pada KPPN Kolaka sebesar 3,91 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi seluruh jenis belanja K/L di KPPN.
"Dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp134,83 miliar atau sekitar 71,53 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN," kata Syarwan.
