Jakarta (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menyebut target penurunan stunting dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) 18 persen pada 2025.
"Targetnya 18 persen untuk tahun 2025. Nanti kita ikhtiari, yang jelas ada beberapa quick win (program percepatan) kita, yang nanti akan melaksanakan target dan harapannya bisa terpenuhi," ujarnya dalam konferensi pers bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa (5/11) malam.
Kemendukbangga akan berkolaborasi dengan Kemensos terkait dengan integrasi data keluarga berisiko stunting sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
"Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, memang Kemendukbangga/BKKBN ditugaskan sebagai pelaksana dalam tim percepatan penurunan stunting. Yang kita kolaborasikan dengan Kementerian Sosial adalah ada keluarga risiko stunting (KRS), harapan kita dari KRS yang terdata itu nanti dimasukkan ke dalam program Kemensos," katanya.
Ia mengharapkan KRS masuk dalam kelompok penerima manfaat (KPM) atau program keluarga harapan (PKH) dalam Kemensos.
"Semangatnya adalah bagaimana warga negara kita yang belum beruntung itu menjadi kewajiban kita untuk mengentaskan, baik yang di kewenangan kita maupun kewenangan beliau (Kemensos)," ucapnya.
Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ia juga menyebutkan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam program makan bergizi gratis, utamanya pada ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta).
"Nanti kita juga akan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional, yang nanti penanganannya juga tolong ibu hamil, baduta, pasti nanti kita kolaborasi lagi dan terus dikoordinasikan, tetapi intinya, perintah Presiden itu kita mesti kerja sama dan saling mendukung," katanya.
Menurutnya, stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga kolaborasi antarkementerian/lembaga berguna untuk mempercepat penurunan stunting.
"Nanti ada penanganan dari lainnya, misalnya karena sanitasinya kurang, mungkin dari kementerian terkait, PUPR misalnya, nanti kita kolaborasikan," ucap Wihaji.
Mensos Gus Ipul menyebutkan, baik Kemensos memiliki data kesejahteraan sosial, sedangkan Kemendukbangga memiliki data di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan dalam data tunggal terpadu.
"Presiden telah memberikan arahan, nanti semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya yang berada di tempat kami berdua ini bisa diintegrasikan oleh BPS dengan arahan dari Bappenas, setelah dicek satu persatu, diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua," kata dia.
