Kendari (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menjalin kerja sama strategis untuk memitigasi risiko banjir melalui normalisasi Sungai Malili.
Sinergi tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pengerukan sedimen di aliran air yang berhulu di Danau Matano tersebut, bertempat di Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar.
Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, Selasa, menyatakan bahwa normalisasi Sungai Malili merupakan kebutuhan mendesak bagi warga, khususnya di Kecamatan Malili yang kerap terdampak luapan air dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona.
"Kami mengapresiasi sinergi bersama PT Vale dan BBWS. Harapan terbesar kami adalah agar pengerukan Sungai Malili sukses terlaksana karena sungai ini memang sangat layak dilakukan normalisasi demi menjaga optimalisasi aliran air," kata Irwan.
Proyek pengendalian banjir ini dijadwalkan berlangsung hingga Desember 2027, mencakup tahapan penyiapan lahan penampungan sementara, pengerukan sedimen, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Hal menarik dalam kesepakatan ini adalah rencana pemanfaatan material hasil pengerukan. Sedimen yang dihasilkan tidak akan dibuang begitu saja, melainkan akan diolah untuk mendukung pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Luwu Timur.
"Beberapa infrastruktur daerah akan memanfaatkan sisa hasil pengerukan ini. Kami berkomitmen melakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, lancar, dan aman," ujarnya.
Penandatanganan ini turut dilakukan oleh Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia Abu Ashar dan Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, BBWS berperan dalam pendampingan teknis, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. BBWS juga akan memfasilitasi Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) serta melakukan pengawasan ketat agar proyek berjalan sesuai regulasi sumber daya air yang berlaku.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan ketangguhan daerah terhadap dampak perubahan iklim serta menjamin keselamatan masyarakat di sekitar aliran Sungai Malili.
