Jakarta (ANTARA) - Febrian Alphyanto Ruddyard terpilih menjadi Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dirinya akan mendampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas terpilih Rachmat Pambudy.
“Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard M.Si (sebagai) Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” kata Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.
Saat periode Suharso Monoarfa sebagai Menteri PPN/Bappenas periode 2019-2024, Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki Wakil Menteri PPN/Bappenas.
Pada Selasa (15/10), Febrian menjadi salah seorang yang memenuhi panggilan Presiden Prabowo ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta.
Pemanggilan tersebut mengisyaratkan bahwa dirinya masuk dalam jajaran calon wakil menteri atau kepala badan untuk kabinet Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Febrian merupakan seorang Diplomat Indonesia yang lahir di Semarang pada 4 Februari 1964, dan tumbuh besar di Bandung, Jawa Barat, dan Singapura.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Politik dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran (Unpad) selama periode 1984-1989, dan mendapatkan gelar Master of Arts in International Studies pada tahun 1992-1993 dari University of Birmingham, Inggris.
Awalnya, Febrian bergabung korps Diplomatik Republik Indonesia (RI) pada tahun 1990 dan menjadi bagian dari Sekolah Dinas Luar Negeri (SEKDILU) Angkatan XVI.
Kemudian, dia menduduki berbagai jabatan di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan posisi lainnya yang berkaitan dengan urusan luar negeri.
Beberapa di antaranya Koordinator Gerakan Non-Blok (GNB) untuk isu perlucutan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (New York, Amerika Serikat) pada 2007-2010, Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Direktorat Jenderal Multilateral Kemenlu pada 2010-2013, lalu Direktur Timur Tengah (Timteng) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu pada 2013-2014.
Memasuki tahun 2015-2017, Febrian menjabat sebagai Wakil Kepala Perwakilan RI (Deputy Chief of Mission) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia/Perutusan Tetap Republik Indonesia di Wina, Austria (KBRI/PTRI Wina).
Selanjutnya, dia menduduki posisi sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Multilateral Kemenlu pada 2017-2021 dan sempat ditunjuk menjadi Gubernur Common Fund for Commodities (CFC), Ketua Bersama Global Counter-Terrorism Forum (GCTF) Countering Violent Extremism Working Group (CVE WG), serta Ketua Bersama Senior Official Meeting (SOM) of the Bali Process.
Berbagai posisi strategis di sejumlah organisasi internasional sebagai tim kampanye RI selama menjadi Dirjen Kerja Sama Multilateral juga telah dipikul. Mulai dari Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2019-2020, Anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB periode 2020-2022, Anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB periode 2021-2023, Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) periode 2020-2021 dan 2018-2019, hingga Anggota Badan Eksekutif UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) periode 2017-2021.
Sejak Oktober 2021, Febrian Alphyanto Ruddyard secara resmi dilantik oleh Presiden RI periode 2014-2024 Joko Widodo menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh di Istana Negara, Jakarta.
Dia kemudian menjabat sebagai Wakil Tetap Republik Indonesia (Watapri) untuk Kantor PBB di Jenewa (Swiss), World Trade Organization/WTO, dan organisasi internasional lainnya pada Desember 2021 di Jenewa dalam rangka melakukan perundingan maupun negosiasi pada berbagai bidang. Mulai dari Hak Asasi Manusia (HAM), perdagangan internasional, kesehatan global, pembangunan ekonomi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlucutan senjata, lingkungan hidup, telekomunikasi dan digital, perburuhan, kemanusiaan, parlemen, serta meteorologi.
Sejumlah posisi strategis yang diemban selama menjadi Watapri yaitu Wakil Presiden Dewan HAM PBB tahun 2024, Presiden Trade Development Board (TDB) of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) periode 2023-2024, Presiden Fifth Session of the Intergovernmental Experts on E-Commerce and the Digital Economy (IGE on E-Commerce) of the UNCTAD 2022.
Selain itu juga Ketua Working Group on Situation (WGS) of the United Nations Human Rights Council 2022 dan Ketua Support Group of the United Nations Disaster Risk Reduction (UNDRR) periode 2022-2023.
