Kendari (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral Operasi Mantap Praja Anoa 2024 untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Kepala Polda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto di Kendari Selasa, mengatakan rakor lintas sektoral yang dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra itu untuk membangun sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang kuat antara berbagai instansi.
"Hal ini dilakukan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif menjelang pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Sulawesi Tenggara," kata Dwi Irianto.
Dia menyebutkan indeks kerawanan pemilihan umum (pemilu) beberapa bulan yang lalu menjadi acuan utama Polda Sultra dalam pelaksanaan Operasi Mantap Praja Anoa 2024.
"Kami berkomitmen untuk mengantisipasi segala potensi ancaman sejak dini agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi," ujarnya.
Irianto mengungkapkan salah satu potensi ancaman yang diidentifikasi adalah adanya polarisasi di masyarakat akibat perbedaan kepentingan dalam pilkada.
"Kondisi ini perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan perpecahan dan konflik," ujarnya.
Menurut dia, pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024 merupakan momen yang sangat penting bagi Provinsi Sultra. Sebanyak 17 kabupaten/kota di daerah ini akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur.
"Oleh karena itu, sinergi dan solidaritas antara berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelenggaraan pilkada," ujar Irianto.
Ia mengatakan dengan pelaksanaan rakor lintas sektoral ini diharapkan dapat kesepakatan dan komitmen bersama untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Dengan adanya sinergi yang kuat diharapkan pilkada serentak di Sulawesi Tenggara dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar," ujarnya.
Pelaksanaan rakor lintas sektoral tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sultra, Kepala Polres jajaran, tokoh agama, masyarakat, serta jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sultra.
