BKKBN tingkatkan layanan KB dengan menyediakan variasi alat kontrasepsi

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meningkatkan pelayanan KB dan KB Pasca Persalinan (KBPP) dengan fokus memperkuat rantai pasok penyediaan variasi alat dan obat kontrasepsi.

“Beberapa variasi yang baru seperti Kontrasepsi Pil Progestin (KPP) yang diluncurkan di Nganjuk, Jawa Timur Tahun 2022 dimaksudkan agar ibu menyusui tetap dapat mengikuti Program KB karena pil tersebut tidak mengganggu produksi ASI,” kata Pelaksana Tugas Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso di Jakarta, Rabu.

Pihaknya saat ini juga tengah mengembangkan implan satu batang yang mendapatkan respons serta permintaan tinggi berdasarkan laporan dari beberapa fasilitas kesehatan dengan layanan pemasangan alat KB.

Strategi yang demikian, kata dia, bertujuan menarik lebih banyak lagi pasangan usia subur untuk mengikuti Program KB, khususnya mereka yang bersedia menggunakan alat KB, namun terhalang karena alasan kesehatan.

Dia mengharapkan penyediaan variasi alat dan obat kontrasepsi tersebut dapat menekan angka akseptor KB yang putus pakai.

Pada kesempatan yang sama, Teguh juga menyampaikan perihal kepesertaan Program Keluarga Berencana (KB) Baru Pasca Persalinan yang saat ini berjumlah kurang lebih 150 ribu peserta dan dapat dilihat melalui aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga).

Dari aplikasi yang sama, ia juga menjelaskan beberapa alat kontrasepsi yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat, seperti KPP atau Progestogen Only Pill (POP), obat suntik KB 3 Bulanan 1 cc, Intrauterine Device (IUD) dengan inserter diperpanjang, serta tubal ring.

Ia mengatakan sederet pilihan alat kontrasepsi tersebut sedikit berbeda dari sebelum pada 2020 ketika masyarakat justru lebih banyak menggunakan IUD, implan 2 batang, suntikan progestin 3 bulan 3cc, pil KB kombinasi, serta kondom.

Ia berpesan kepada setiap satuan kerja di tingkat provinsi agar segera melakukan pengadaan alat dan obat kontrasepsi jika sudah memiliki anggaran agar fasilitas kesehatan di provinsi masing-masing tidak kehabisan persediaan.