Kendari (ANTARA) - Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengemukakan daerah setempat membutuhkan keterlibatan semua pihak dalam menurunkan angka kemiskinan sehingga berbagai langkah penanggulangan bisa secara masif mencapai berbagai aspek.
"Kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan bersama, tentunya hal ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja. Akan tetapi juga memerlukan keterlibatan serta dukungan dan kerja sama dari semua pihak selaku pemangku kepentingan," kata dia di Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin.
Ia menyebut kerja sama semua pihak akan mempercepat pengurangan kemiskinan di daerah itu.
Orang nomor satu di Kota Baubau ini, menegaskan dukungan dan kerja sama para pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan dan digerakkan bersama, baik pihak pemerintah, dunia usaha, perbankan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun warga.
Ahmad Monianse juga meminta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, dapat menganggarkan dan merealisasikannya pada tahun anggaran 2023, guna memenuhi target yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau tahun 2018-2023.
"Diketahui bersama, bahwa target untuk pengentasan kemiskinan ini telah tertuang dalam RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023. Maka melalui upaya-upaya ini, kita berharap target pengentasan kemiskinan pada tahun 2023 dapat tercapai, yang berarti jumlah orang miskin di Baubau semakin berkurang dari tahun ke tahun," ujar dia.
Dia mengatakan agar upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan secara sinergis dan berkelanjutan, maka harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu, yaitu dari sisi penghidupan dan produksi.
Ia menjelaskan dari sisi penghidupan, perlu adanya stimulan untuk mengurangi beban hidup masyarakat, terutama bagi masyarakat yang miskin kronis.
"Jadi perlu adanya stimulan untuk mengurangi beban hidup mereka, seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, bedah rumah, beasiswa, serta beberapa program lainnya yang sejenis agar mereka dapat hidup layak," katanya.
Selain itu, katanya, untuk memutus mata rantai kemiskinan, maka intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga diperlukan.
Dia menjelaskan dari sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif.
Untuk itu, katanya, diperlukan berbagai program peningkatan keterampilan dan penyediaan seperti modal, infrastruktur dasar, dan fasilitas guna mendukung perkembangan usaha mereka yang masih berskala mikro.
"Dengan demikian, mereka secara lambat laun akan dapat meningkatkan skala usahanya dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan. Untuk itu, penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan adanya sinergi antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin, atau penanggulangan kemiskinan," tegasnya.
