KSOP harap Pemkab Buton aspal jalan masuk pelabuhan Lawele

Baubau (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Baubau, Sulawesi Tenggara, berharap Pemkab Buton melakukan pengaspalan jalan masuk ke pelabuhan Lawele Nambo agar aktifitas keluar masuk kendaraan di pelabuhan itu bisa berjalan lebih lancar.

"Jadi kemarin rapat, kita minta kepada bupati Buton melalui PUPR supaya jalan masuk ke pelabuhan Lawele diaspal agar akses ke pelabuhan lebih gampang," kata Kepala KSOP Kelas II Baubau, Jasra Yuzi Irawan, di Baubau, Senin.

Sebab, kata dia, saat ini kendala dan perlu menjadi perhatian adalah jalan masuk ke pelabuhan Lawele sepanjang 1,9 kilo meter yang kondisinya masih tanah, padahal kalau nantinya aspal buton booming maka tentu akan banyak aktifitas pengapalan di pelabuhan itu.

"Jadi kita antisipasi sehingga harus persiapkan pelabuhan itu, makanya Pemkab buton bisa segera merealisasikan pengaspalan jalan masuk itu," ujarnya.

Kemudian, ia mengatakan, saat ini pelabuhan Lawele digunakan hanya untuk kapal-kapal kargo, karena kapal-kapal tongkang atau LCT (landing craft tank) belum bisa lantaran belum ada pelencengan atau dermaga pitching. Meski begitu, pihaknya belum memastikan kalau kedepan pelabuhan itu dibangun dengan konsep APBN atau kerja sama pihak swasta.    

Di samping itu, untuk pengembangan pelabuhan juga, kata dia, pihaknya meminta Menko Marves memberikan payung hukum bahwa pelabuhan Lawele itu menjadikan tempat strategis untuk keluarnya aspal buton di Buton.   

"Tentunya harus ada payung hukum untuk pengembangan pelabuhannya, kan sekarang kalau kita bilang mau perpanjang dermaga maupun lapangan penumpukan tapi kapal tidak ada. Sehingga dibutuhkan payung hukum bahwa Lawele ini menjadi dukung untuk keluarnya aspal buton," katanya.  

Jasra juga menuturkan, saat ini pelabuhan Lawele pengelolaannya oleh KSOP dengan statusnya adalah pengumpan lokal, namun dalam peraturan P3D (Personel, Pembiyaaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen) yang sementara digalakkan hampir semua pelabuhan di Nusantara itu nantinya semua aset pelabuhan akan diserahkan ke pemerintah daerah setempat.

"Kalau diserahkan (pengelolaan pelabuhannya) kabupaten kita agak susah juga memberikan anggaran APBN disitu, kecuali dalam hal ini gubernur bersurat ke Kemenhub bahwa pelabuhan Lawele Nambo tidak diikutsertakan dalam program P3D itu," katanya.