Serapan anggaran Pemkot Baubau baru mencapai 60 persen

id pemkot baubau, serapan anggaran

Serapan anggaran Pemkot Baubau baru mencapai 60 persen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau, Yulia Widiarti. ANTARA/Yusran

Baubau (ANTARA) - Serapan anggaran Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, hingga memasuki akhir November ini baru mencapai kurang lebih 60 persen, kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Yulia Widiarti.

"Kenapa baru 60 persen lebih, itu sebenarnya yang pertama kita ada pinjaman Rp195 miliar tapi sampai sekarang belum ada serapan, apalagi (proyek) juga baru selesai lelang, jadi kemungkinan akhir tahun atau awal tahun baru mereka mau cairkan," kata Yulia, di Baubau, Rabu.

Menurut dia, dana pinjaman juga berpengaruh dengan capaian persentase serapan karena hal itu masuk dalam belanja, yang ketika dikeluarkan atau dicairkan otomatis dapat meningkatkan persentase serapan keuangan daerah.

"Bayangkan Rp195 miliar dengan belanjanya kita kan bisa berapa persen itu, dan harusnya dia cair tapi tidak cair sehingga berpengaruh dengan persentase juga, apalagi kan besar juga," ujar mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Baubau ini.

Kendala lain sehingga terlambatnya proses pencairan anggaran, kata Yulia juga salah satunya adanya pergantian nomenklatur OPD, seperti OPD yang dipimpinnya yang sebelumnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) berganti menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana pendapatan telah menjadi satu badan tersendiri.

Negitu pula pada beberapa OPD lainnya di antaranya Dinas Pertanian yang kini menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berubah atau bertambah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

"Makanya seperti kami di keuangan baru bisa melakukan proses pencairan itu nanti Oktober ini setelah perubahan karena pergantian nomenklatur. Jadi kita agak ragu-ragu untuk mengeluarkan anggaran BPKAD sementara anggarannya belum ada, karena otomatis kan DPA-nya berbeda, makanya kita tunggu perubahan baru kita mulai realisasikan. Termasuk dinas perumahan, dinas pertanian," katanya.

"Jadi kami dari keuangan memang tidak serta merta memproses, karena kita sendiri di keuangan seperti itu. Apalagi kita (Pemkot) yang besar itu dana COVID-19, BTT, insentif rumah sakit, kesehatan dan anggaran BNPB kita tidak cairkan, dan baru di bulan ini mulai kita cairkan semua," ujarnya pula.

Oleh sebab itu, kata Yulia, kenapa realisasi serapan anggaran terhitung masih kecil, karena di samping hal tersebut juga karena banyak kegiatan-kegiatan fisik baru mulai dan baru dilakukan permintaan oleh OPD-OPD untuk dicairkan.

Pihaknya optimistis persentase serapan anggaran semakin meningkat meski tidak mencapai 100 persen sebelum memasuki tahun berikutnya.

"Kenapa tidak 100 persen, karena di dalam SIPD ini kegiatan-kegiatan umpamanya ada kegiatan induk sudah kita kerjakan dan ternyata ada sisanya, maka tidak bisa kita anggarkan lagi diperubahan, itu sudah terhitung sisa," katanya.

Dalam mempercepat serapan itu, kata dia, pihaknya juga sudah mengirimkan ke masing-masing OPD batas waktu pencairan mengingat sudah memasuki akhir tahun.

"Jadi kita sudah ada batas-batas waktu dan sudah kita kasi batas-batasnya baik, TU-nya kapan, GU-nya kapan, LS-nya kapan. Kayak TU-nya terakhir itu 25 November ini," katanya.
 

 
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2021