Renungan HPS ke-39, saatnya kembali ke pangan lokal

Jakarta (ANTARA) - Sejak dulu Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan daerah dikenal sebagai negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah ruah, salah satunya bahan pangan pokok yang beraneka ragam.

Berbagai jenis sumber daya pangan lokal tersebut seperti jagung, sagu, umbi-umbian, singkong, berkembang dan dibudidayakan sesuai dengan kondisi geografis alam dan sosial budaya masyarakat setempat.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mencatat bahwa Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brazil di mana terdapat sekitar 800 spesies tanaman sumber bahan pangan termasuk sagu.

Masyarakat di Pulau Madura Jawa Timur ataupun Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kondisi geografis yang berupa tanah kering, sejak dulu dikenal sebagai pengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok.

Sementara masyarakat di Kepulauan Maluku ataupun di Pulau Papua memanfaatkan sagu sebagai sumber pangan utama. Di beberapa wilayah di Jawa terutama di daerah pegunungan selatan seperti Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, Wonogiri Jawa Tengah dan Pacitan Jawa Timur masyarakatnya mengolah gaplek atau singkong yang dikeringkan untuk diubah menjadi nasi.

Program pemerintah menjadikan beras sebagai makanan pokok di Indonesia, yang digalakkan sejak kepemimpinan Presiden Suharto sayangnya justru mematikan kekayaan pangan lokal yang telah turun temurun selama ratusan tahun berkembang di nusantara.

Beras akhirnya menjadi satu-satunya sumber pangan yang dimanfaatkan sebagai pangan pokok dari sabang sampai merauke oleh seluruh masyarakat, bahkan hingga muncul anggapan "jika tidak makan nasi (beras) sama saja belum makan".

Ketergantungan yang sangat tinggi pada beras tersebut akhirnya membuat Indonesia harus mengimpor untuk mencukupi kebutuhan pangan 250 juta jiwa hingga mencapai 1,8 juta ton pada 2018.

Menyadari betapa tingginya potensi sumber daya pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pemerintahpun kembali melirik kekayaan alam nusantara tersebut untuk dikembangkan dan dibudidayakan.

Oleh karena itu sangatlah tepat jika dalam Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 pemerintah Indonesia menjadikan upaya pemanfaatan sumberdaya lokal untuk mewujudkan keanekaragaman keluarga sebagai fokus kegiatannya.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) melakukan upaya untuk mewujudkan keanekaragaman pangan keluarga menjadi fokus agenda dalam peringatan Hari Pangan Sedunia XXXIX yang digelar di Kendari, Sultra selama 1-5 November 2019.



Pengkajian sistematis

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam pengembangan industi UKM sagu yang dipusatkan di Sulawesi Tenggara dan sudah direplikasikan di empat wilayah yang harapannya menjadi substitusi tepung terigu impor.

Perwakilan FAO Stephen Rudgard, dalam pidatonya di Pembukaan perayaan nasional Hari Pangan Sedunia 2019 di Angata, Kendari menyampaikan pola makan secara umum di Indonesia tidak sama dengan di kebanyakan negara berpenghasilan menengah. Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada beras, sedangkan konsumsi sayuran, buah, daging, dan lemaknya rendah.

Faktanya, Indonesia memiliki porsi asupan energi tertinggi dari biji-bijian - khususnya beras - di dunia. Porsi makanan bukan tepung di Indonesia adalah 30 persen, sedangkan rata-rata global adalah 50 persen.

"Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dan beragam tanaman pangan dan jenis hewan ada di Indonesia, namun pola makan di Indonesia bergantung pada sejumlah jenis tanaman dan hewan yang jumlahnya menurun," ujarnya.

Terkait itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriardi menyatakan, pihaknya sedang menyusun peraturan pemerintah yang mewajibkan industri pangan lokal yang berbasis tepung menggunakan tepung lokal 10 persen dan secara bertahap akan ditingkatkan.

"Kita akan jadikan pangan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri terwujud dengan segera. Kalau bisa cepat kenapa harus nanti kalau bisa hari ini kenapa harus besok,” ujarnya dalam seminar HPS di Kendari, Sultra, Jumat (1/11) lalu.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menyebutkan Sagu merupakan salah satu pangan lokal yang menjadi bahan makanan pokok yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat di Sultra. Produksi sagu saat ini mencapai 6.967 ton per tahun dengan luas areal 5.105 hektar, namun lahannya semakin menyusut.

"Diperlukan upaya dan pengkajian yang sistematis dalam upaya peningkatan nilai tambah dari komoditas sagu melalui pengembangan model usaha agroindustri sagu yang berkelanjutan," ujar gubernur.

Ali Mazi mengungkapkan salah satu sentra produksi sagu di Sultra berada di kota Kendari. Sagu Sultra tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal masyarakat tetapi juga untuk memenuhi permintaan dari provinsi lain yang juga mulai meningkat.

Dengan demikian, Indonesia berpeluang besar untuk dapat terus meningkatkan produksi pangan dan industri melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, serta pemanfaatan sumber daya pangan lokal.

Pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan penganekaragaman pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Di antaranya dengan adanya Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi.

Jika ketergantungan pada beras, terlebih lagi beras impor dapat dikurangi dan sumber daya pangan lokal diberikan perhatian yang lebih bisa dipastikan Indonesia akan mencapai ketahanan dan kemandirian pangannya.

Apalagi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat pembukaan HPS 2019 menyatakan bangsa yang mandiri dan merdeka harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan kedaulatan pangan tersebut, sehingga Kementan terus bekerja keras dalam menerapkan Teknologi Industri Pertanian untuk mewujudkan peningkatan dan kesejahteraan petani dan pemenuhan lumbung pangan dunia 2045.


"Langkah nyatanya melalui program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri dan substitusi impor, red) dipenuhi sendiri dan meningkatkan ekspor menjadi bagian utama yang harus dikerjakan," jelasnya.


Oleh karena itu melalui HPS diharapkan dapat membangun pertanian berkelanjutan ramah lingkungan sebagai paradigma pembangunan Pertanian ke depan. Dengan begitu, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan bermutu yang sehat di dalam negeri dan memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri.