Kasus korupsi bupati Buton, dua saksi dipanggil

id butonsel

Bupati Buton Selatan, Agus Feisal Hidayat berada di dalam mobil tahanan, usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018). KPK memeriksa Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka terkait proyek pekerjaan Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. ((ANTARA FOTO/ Reno Esnir))

Jakarta (Antaranews Sultra) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Bupati Buton Selatan nonaktif Agus Feisal Hidayat, dan Tonny Kongres yang merupakan seorang kontraktor.

"Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua saksi untuk tersangka Tonny Kongres terkait kasus suap kepada Bupati Buton Selatan dalam proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dua saksi yang dipanggil yaitu PNS pada Bagian Rumah Tangga Kabupaten Buton Selatan Laode Taufik, dan Oman yang merupakan staf penjaga rumah Agus Feisal Hidayat.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Selasa (17/7) juga telah memeriksa Sjafei Kahar, mantan Bupati Buton periode 2006-2011 yang juga calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 lalu.

Baca juga: Tiga lokasi digeledah dalam kasus Bupati Buton Selatan

Sjafei juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Tonny Kongres.

"KPK mengkonfirmasi terkait dengan pengetahuan saksi tentang keterkaitan antara tersangka Agus Feisal Hidayat dan Tonny Kongres," ujar Febri.

Agus diduga menerima total Rp409 juta dari kontraktor terkait proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Sebagian sumber dana diduga berasal dari kontraktor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Tonny Kongres diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk diberikan kepada Bupati.

KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait tindak pidana itu, antara lain uang Rp409 juta dalam pecahan seratus ribuan rupiah, buku tabungan BRI atas nama Aswardy (pegawai PT BRI/orang kepercayaan Tonny Kongres terkait penarikan Rp200 juta, dan buku tabungan BRI atas nama Anastasya (anak dari Tonny Kongres).

Baca juga: PDIP pecat Bupati Buton Selatan dari jabatan partai

Selanjutnya, barang bukti elektronik, catatan proyek di Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, dan seperangkat alat-alat kampanye salah satu calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Tonny Kongres disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, Agus Feisal Hidayat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK dalami pemberian suap Bupati Buton Selatan
Pewarta :
Editor: Hernawan Wahyudono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar