DPR Dukung Program Tol Laut Masuk Sultra

Kendari  (Antara News) - Komisi VI DPR RI mendukung program tol laut masuk Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menopang kebijakan pembangunan poros maritim kawasan timur Indonesia.

Ketua Komisi VI DPR RI Ahmad Hafis Tohir di Kendari, Senin, mengatakan tahun ini Sultra belum termasuk sasaran pembangunan program strategis poros maritim di wilayah timur.

"Tidak ada yang diabaikan dalam penyelenggaraan pembangunan poros maritim. Daerah-daerah yang didukung perairan strategis, seperti Sultra, pantas masuk tata ruang pembangunan tol laut," kata politisi PAN itu.

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja di Sultra untuk menjalani beberapa agenda yakni rapat koordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah Sultra, meninjau sarana pelabuhan dan kelistrikan di daerah tersebut.

Tahun anggaran 2015 Sultra belum masuk program pembangunan sarana tol laut karena singkatnya waktu penyusunan program dan pembahasan anggaran.

"Bisa dibayangkan membahas anggaran seluas negeri ini hanya tersedia waktu satu bulan. Dipastikan banyak aspirasi dan kebutuhan strategis masyarakat yang belum terakomodasi," katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau pemerintah Sultra mengajukan program pembangunan, termasuk proyek strategis tol laut dan akan mendapat dukungan dari Komisi VI DPR.

Letak geografis Provinsi Sultra di kawasan timur Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau harusnya masuk dalam konsep tata ruang pembangunan tol laut.

Secara terpisah anggota Komisi II DPR RI Amirul Tamim menyanyangkan program pembangunan strategis, khususnya tol laut tidak termasuk dalam wilayah Sultra, padahal dukungan kewilayahan dan pemerintah daerah tidak masalah.

"Apa yang kurang dari penilaian pemerintah pusat sehingga Sultra yang terdiri dari mayoritas perairan tidak masuk skala prioritas pembangunan tol laut," kata Amirul Tamim, politisi PPP Dapil Sultra.

Mantan Wali Kota Baubau ini berharap Sultra masuk dalam tata ruang pembangunan tol laut yang menjadi program strategis pemerintahan Presiden Joko Widodo karena berdampak pada percepatan pembangunan daerah secara luas.

Jika dibangun terminal perhubungan laut yang didukung sarana lengkap maka berfungsi sebagai pelabuhan tujuan, persinggahan dan pemberangkatan barang dan penumpang yang membawa berdampak luas pada sektor perekonomian lain, katanya.