Kendari (Antara News) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kolaka menjamin tidak ada transaksi sewa rumah warga bagi kontingen saat pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII tahun 2018.
Ketua KONI Kolaka Utara Nur Rahman di Kendari, Kamis, mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat Kolaka Utara mendukung penuh penyelenggaraan Porprov XIII di daerah tersebut.
"Gratis rumah warga bagi para tamu yang kami sampaikan saat rapat KONI bukan gombal. Kolaka Utara sudah buktikan pada Musabaqah Tilwatil Qur`an tingkat Sultra yang lalu," kata Nur Rahman yang juga pimpinan DPRD Kolaka Utara.
Setelah keringanan akomodasi, kata dia, Kolaka Utara menjamin tidak ada pemadaman listrik dan pelayanan air bersih berjalan 1 x 24 jam.
"Kita semua belajar dari pelaksanaan Porprov masa lalu di beberapa daerah. Kebutuhan vital selain sarana dan alat pertandingan adalah air bersih dan penerangan listrik," katanya.
Mengenai sarana dan prasarana olahraga dibangun secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan menyiapkan lahan yang representatif.
"Kolaka Utara menyadari bahwa membangun sarana olahraga yang lengkap membutuhkan biaya besar namun karena direalisasikan secara bertahap tidak memberatkan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan KONI Sultra menetapkan penyelenggara Porprov XIII dengan obyektif dan transparan sehingga tidak menimbulkan prasangka miring.
"Tidak ada ambisi apa pun dibalik permintaan Kolaka Utara menjadi tuan rumah Porprov XIII, kecuali menjadi tuan rumah yang terhormat," tambahnya.
KONI Sultra menjaring tujuh daerah yang bersedia menjadi tuan rumah Porprov XIII adalah Kabupaten Bombana, Konawe, Buton, Kolaka, Kolaka Utara, Wakatobi dan Kota Bau Bau.
Secara terpisah Sekretaris Umum KONI Sultra Eryckson Ludji mengatakan KONI akan membentuk tim yang bertugas melakukan pemantauan kondisi lapangan terhadap tujuh daerah yang berminat jadi tuan rumah Porprov XIII.
"KONI Sultra bertekad obyektif dan transparan dalam menetapkan tuan rumah Porprov. KONI menjauhkan diri dari kepentingan maupun intervensi dari pihak mana pun," kata Eryckson.