Kendari (Antara News) - Wakil Ketua DPRD Sultra, Sabaruddin Labamba mengatakan, Dinas Pendidikan Nasional Sultra dan Universitas Haluoleo (Unhalu) Kendari harus bertanggungjawab atas belum keluarnya hasil nilai ujian nasional siswa SMU Muhamadiyah Kendari.
"Silahkan Dinas Pendidikan Nasional dan Unhalu mengemukakan dalih, sehingga hasil ujian nasional siswa SMU Muhammadiyah Kendari belum ada saat ini. Tapi, jangan sampai siswa/siswi dikorbankan atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya hanya karena belum keluarnya nilai ujian nasional mereka," ujarnya di Kendari, Kamis, menanggapi adanya unjuk rasa siswa/siswi SMU Muhammadiyah Kendari.
Unhalu adalah perguruan tinggi negeri terbesar di daerah ini yang diserahi tanggungjawab mendistribusikan naskah soal, lembar jawaban, mengawasi dan meng-"scanning" lembar jawaban ujian kemudian di kirim ke Kementrian Pendidikan Nasional.
Sedangkan Dinas Pendidikan Sultra bertanggungjawab membiayai atau memfasilitasi pendistribusian naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional tingkat SMU ke titik aman atau sekolah tempat pelaksanaan ujian.
"Dinas Pendidikan dan Unhalu diharapkan tidak saling lempar tanggung jawab atas nasib 64 siswa siswi SMU Muhamadiyah Kendari yang kini masih menanti nilai ujian nasional. Dua institusi pendidikan tersebut harus menjunjung tinggi tanggung jawabnya," kata Sabarudin.
Sebelumnya pada Rabu (29/5), para guru dan siswa/siswi SMU Muhammadiyah Kendari berunjukrasa di KantorDPRD Sultra untuk mempertanyakan hasil ujian nasional tahun ajaran 2013 yang hingga kini belum diketahui oleh mereka.
Sementara pengumuman hasil ujian nasional SMU secara nasional sudah diumumkan sejak Jumat (24/5).
"Kami minta anggota dewan membantu mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan, Unhalu dan Kementrian Pendidikan di Jakarta tentang nasib siswa SMU Muhamadiyah yang belum diketahui hasil ujian nasional mereka," kata salah seorang guru SMU Muhammadiyah Kendari, Dasrania yang berorasi di Kantor DPRD Sultra, Rabu.
Ia mengatakan, permasalahan ini sudah disampaikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, namun belum mendapatkan penjelasan yang meyakinkan, padahal secara psikologis, siswa-siswi SMU Muhammadiyah masih cemas dan belum ada kepastian, apakah mereka lulus atau tidak.
Saat para guru dan siswa/siswi berunjukrasa di kantor DPRD Sultra, tidak ada satu orang pun anggota legislatif yang menemui mereka, kecuali Kabag Humas Sekretariat DPRD Sultra, Haris Lamarundu.
"Yang kami tahu bahwa masa reses para anggota dewan akan berlangsung selama 4-5 hari yakni mulai tanggal 29 Mei 2013 hingga berakhir 3 Juni 2013," katanya.
