Kendari (ANTARA News) - Forum Koordinasi Search and Rescue Daerah (FKSD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) terbentuk dengan ketua sekaligus Komando Pengendali adalah Gubernur Sultra dan Sekertrais Kepala Kantor SAR Kendari.
Pembentukan FKSD Sultra 2012 itu setelah melalui rapat Forum Koordinasi SAR Daerah Sultra yang sekaligus dilakukan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari (3-4 Mei 2012) di salah satu hotel di Kota Kendari.
Direktur Diklat dan Pemasyarakatan Badan SAR Nasional (Basarnas), Brigjen TNI Sumartono, di Kendari, Jumat, mengungkapkan tujuan dari pada pembentukan Forum SAR Daerah, itu untuk mengantisipasi dan menanggulangi setiap musibah/bencana dengan terencana, terarah dan dapat digunakan setiap bila dibutuhkan.
"FKSD adalah lembaga nonstruktural, maksudnya adalah awal pembentukannya harus dimulai dari wilayah provinsi, dan selanjutnya bila memungkinkan juga harus dibentuk ditingkat kabupaten dan kota," katanya.
Ia menambahkan bahwa secara organisasi bila di tingkat provini maka yang mengetuai adalah gubernur, dan bila dibentuk di kabupaten kota maka yang harus mengetahui adalah bupati atau wali kota.
Menurut dia, perlunya dibentuk FKSD di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka melakukan koordinasi dan membina potensi SAR, dalam rangka penanganan musibah di wilayah setempat.
"Jadi tugas pokok dari FKSD adalah selain menyiapkan rencana program (Renprog) pembinaan SAR daerah setempat, pembinaan pengembang dan pelatihan juga mengkoordinasikan anggota yang tergabung dalam FKSD dalam penanganan musibah di wilayah masing-masing," ujarnya.
Oleh karena itu, kata jenderal bintang satu itu, SAR dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan FKSD yang sudah ada tidak akan lagi terjadi tumpangtindih dalam masalah tugas dan wewenang karena karena memiliki ruang lingkup yang berdeda meskipun itu bermuara pada kegiatan kemanusiaan pada pertolongan akibat bencana dan musibah lain.
Pada rapat koordinasi SAR Daerah, sebelum dibentuk FKSD, sempat ada peserta yang tidak setuju bila forum itu dibentuk karena di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang menangani bencana alam sudah di bawah kendali dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Namun setelah mendapat penjelasan teknis dari Basarnas, ia mengatakan, keberadaan FKSD tingkat provinsi ini hanya sebagai forum saja dan tidak akan mengambil lahan dari BPBD.
Karakteristik dari tiga lembaga di atas yakni ruang lingkup Kantor SAR meliputi musibah/kecelakaan penerbangan dan pelayaran atau musibah lainnya, BPBD ruang lingkupnya adalah bencana dan kedaruratan sementara FKSD musibah/kecelakaan penerbangan dan pelayaran atau musibah lainnya.
Ia mengatakan, perbedaan lainnya adalah Kantor SAR merupakan organisai struktural, BPBD situasional dan kontinyu sementara FKSD merupakan organisasi non struktural.
Sumartono menambahkan, FKSD yang diprakarsai Direktorat Diklat dan Pemasyarakatan SAR Basarnas sudah dibentuk disejumlah provinsi dan akan terus dilanjutkan hingga menjangkau seluruh provinsi di seluruh Tanah Air.
Adapun unsur organisasi yang tergung dalam FKSD Sultra itu terdiri dari komando pengendali yang di dalamnya ada Kapolda, Danrem, Danlanal dan Danlanud. Sementara pelaksana ketua harian adalah Kepala BPBDF Sultra.
Kemudian dilengkapi dengan tiga unsur Matra darat, Matra Laut dan Matara Udara. Matra darat yang diketuai Kasrem 143/HO Kendari, Para Kepala Dinas terkait seperti Dinas perhubungan, Sosial, Kesehatan dan beberapa Kepala Badan, BUMN, BUMD, organisai mahasiswa pencinta alam, Lembaga swadaya Masyarakat, PMI, Orari, PWI, Tagana, Pramuka dan sebagainya. (ANT).