DPRD Minta Distamben Hitung Kebutuhan BBM Sultra

Kendari (ANTARA News) - DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pihak Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral (Distamben) setempat, untuk menghitung kebutuhan ril bahan bakar minyak di seluruh kabupaten dan kota se Sultra.

Permintaan tersebut disepakati dalam rapat pembahasan kelangkaan BBM di Sultra, yang dipimpin  Ketua DPRD Sultra, LM. Rusman Emba.

"Kita beri waktu selama dua minggu kepada Distanben untuk menghitung kebutuhan ril BBM di Sultra, termasuk kebutuhan BBM sektor pertambangan," kata Ketua DPRD Rusman Emba saat memimpin rapat tersebut.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sultra itu dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Saemu alwi, pihak Dinas Pertambangan dan ESDM Sultra dan Kepala Wira Penjualan PT Pertamina Kendari, Yudi Wahyudi.

Selain itu, juga dihadiri Kabid Humas Polda Sultra, ABKP Fachrurrozi, Kepala Dinas Perhubungan, Burhanuddin, pihak Dinas Pendapatan Daerah Sultra dan sejumlah instansi terkait.

Kepala Wira Penjualan pertamina Kendari, Yudi Wahyudi mengatakan, kuota BBM jenis solar untu Sultra tahun 2011 sebenarnya hanya 53.139 kiloliter. Namun kenyataannya, pihak Pertamina mendistribusikan BBM solar ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebanyak 83.910 kiloliter.

"Realisasi penyaluran BBM solar ini sudah melebihi kuota sekitar 48 persen, sehingga tahun 2012 kuota BBM solar bersubsidi untuk Sultra ditingkatkan menjadi 85.000 kiloliter lebih," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Saemu Alwi menjawab pertanyaan sejumlah anggota DPRD antara lain dari Hasid Pedansa, Moh. Poli, Firdaus Tahrir dan Masuddin), mengatakan penyelewengan BBM bersubsidi terjadi di SPBU.

Menurut dia, ratusan mobil truk yang antre di SPBU menggunakan BBM solar untuk kegiatan usaha pertambangan.

"Sebagian besar mobil truk yang antre di SPBU, memabwa BBM solar itu ke sejumlah perusahaan tambang. Hal itu menjadi salah satu pemicu kelangkaan BBM belakangan ini," katanya.

Selain itu, juga mobil berbahan bakar solar sebagian besar atau sekitar 40 persen berplat "DD" dari Sulawesi Selatan.

"Kita tidak paham, apakah kuota BBM solar yang didistribusikan oleh pihak Pertamina sudah termasuk kebutuhan mobil non DT itu. Ini masih perlu diverifikasi, sehingga kebutuhan BBM di daerah ini benar-benar akurat," katanya.

Ketua DPRD Sultra, LM. Rusman Emba meminta para peserta rapat untuk hadir kembali membahas kelangkaan BBM tersebut pada dua minggu ke depan, setelah pihak Distamben dan ESDM Sultra  menghitung kebutuhan ril BBM untuk daerah ini.

"Perhitungan kebutuhan ril BBM Sultra sangat penting untuk menentukan seberapa besar penambahan kuota BBM solar, sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan BBM di daerah ini," katanya. (Ant).