Kendari (ANTARA News) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menilai, hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang sudah dibahas dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai pemerintah kota itu sering terabaikan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Kendari, Misbahuddin, di Kendari, Senin, mengatakan, saat dilakukan Musrenbang, semua kebutuhan pembangunan sudah terangkum dengan baik, tetapi aplikasi di lapangan sudah berbeda dengan dengan kesepakatan.
"Inilah yang menjadi salah satu kebiasaan kurang baik yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Kendari," kata Misbahuddin.
Menurutnya, hasil Musrembang yang terabaikan itu ditandai dengan adanya program dan aspirasi masyarakat yang belum direalisasikan, baik program yang sepakati dalam Musrembang maupun program yang diusulkan melalui reses anggota DPRD Kendari pada APBD tahun 2010.
"Banyak warga yang mempertanyakan hasil Musrenbang di tingkat kecamatan dan kelurahan yang tidak kunjung ada realisasi dari pemerintah," katanya.
Untuk itu, katanya, dengan adanya program Musrembang yang terabaikan ini pihaknya meminta pemerintah terus memberikan pelayanan dan meningkatkan pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kendari, Bisman Saranani, mengatakan, untuk tahun mendatang Program Musrembang ini harus menjadi acuan wajib di dalam penyusunan program kegiatan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Karena hasil dari Musrembang ini merupakan aspirasi murni rakyat yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam penyusunan program kegiatan tahunan," katanya.
Anggota DPRD Kendari, kata dia, akan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap terhadap kegiatan tahunan pemerintah apakah ada korelasi dengan hasil Musrembang.
Ia berharap, bila ada usulan di Musrenbang yang belum terealisasi maka segera dievaluasi mengapa belum terealisasi dan bisa kembali diusulkan jika merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak.
***3***
(T.PSO-299)
(T.pso-299/B/B013/B013) 22-08-2011 16:13:43
