Kendari (ANTARA) - Musyawarah Daerah VI se-Indonesia Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) melantik kepengurusan periode 2025-2030.
Dalam struktur kepengurusan itu Hj Asmani Arif didaulat menjadi ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD), Sementara untuk Ketua DPD dijabat oleh Asril Jaya, kemudian Firlan Alimsyah sekretaris, dan Muzakkir sebagai bendahara Partai.
Dalam orasi politiknya ketua DPD PKS Kolaka periode 2025-2030 Asril Jaya, Minggu, menegaskan PKS adalah partai dakwah dan amanah ini bukan sebagai kepentingan pribadi tetapi sebuah tanggungjawab yang besar,baik di hadapan Allah maupun di hadapan Umat.
Asril juga menyampaikan apresiasi dan kerja keras pengurus PKS periode 2020-2025 yang telah bekerja keras sehingga mendudukkan empat kader PKS sebagai anggota DPRD periode 2025-2030.
"Ini menjadi fondasi yang kokoh sehingga tugas pengurus baru untuk melanjutkan dan berjuang untuk menambah bangunan
fondasi itu dengan semangat baru," katanya.
Saat ini, kata Asril, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran partai politik yang bisa bekerja untuk kepentingan rakyat setiap hari untuk mendengarkan keluhan rakyat dan bukan partai yang muncul di saat Pemilu.
"Itulah semangat PKS sebagai partai pelayan dimana menempatkan kepentingan masyarakat jadi yang utama diatas kepentingan
pribadi," ungkapnya.
Untuk ke depan, PKS harus hadir di semua tingkatan baik di tingkat Desa maupun Kabupaten sehingga semua komponen partai ke depan mewujudkan target kemenangan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.
Namun, di sadari untuk mewujudkan perjuangan itu tidak akan berjalan tanpa barisan yang solid serta dukungan finansial dengan menguatkan tekad untuk meraih kemenangan.
"Dengan tekad ini dimana tantangan semakin besar maka kita harus solid dan menjadikan PKS sebagai rumah warga," tegas Asril.
Sebelumnya, Musyawarah daerah VI PKS di bulan secara resmi oleh Asisten I Setda Kolaka Muhammad Ridha Tahrir mewakili Bupati yang di hadiri Ketua DPRD I ketut Arjana, Wakil Ketua DPRD Saifullah Halik serta pengurus partai politik yang ada di daerah itu.
