Kendari (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 PT Vale Indonesia Tbk (INCO) guna memberikan kepastian operasional dan keberlanjutan investasi jangka panjang perusahaan di ekosistem nikel nasional.
Persetujuan yang diterbitkan pada Kamis (15/1) tersebut menjadi dasar bagi emiten anggota holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) ini untuk mengaktifkan kembali seluruh kegiatan operasional dan konstruksi di tiga wilayah proyek utama.
"Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan," kata Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pascapersetujuan ini, PT Vale fokus mengembalikan seluruh kegiatan operasional serta konstruksi di Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi dengan mengedepankan aspek keselamatan kerja. Langkah ini diambil untuk mengejar ketertinggalan target akibat adanya penghentian sementara kegiatan sebelumnya.
Penerbitan RKAB 2026 ini juga merupakan implementasi dari kebijakan terbaru pemerintah yang kembali menerapkan mekanisme persetujuan RKAB secara tahunan. Skema ini menggantikan mekanisme sebelumnya yang berbasis tiga tahunan secara terintegrasi.
"Kami menyambut baik kepastian ini sebagai fondasi penting untuk menjaga disiplin produksi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan industri nikel nasional," ujar Bernardus.
Dengan berlakunya RKAB 2026, perusahaan akan menjamin kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) nasional. Perseroan juga berkomitmen melanjutkan investasi pada teknologi rendah emisi dan pengembangan kapasitas pengolahan lanjutan, termasuk proyek High Pressure Acid Leach (HPAL).
Proyek tersebut diproyeksikan dapat meningkatkan daya saing industri nikel Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).
Selama lebih dari lima dekade beroperasi, PT Vale terus memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta menciptakan stabilitas lapangan kerja dan penguatan rantai pasok lokal.
Perusahaan menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun industri pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional.
