Kendari (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Didik Agung Widjanarko mengerahkan sebanyak 3.078 personel gabungan untuk melakukan pengamanan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di wilayah Bumi Anoa.
Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Widjanarko saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa 3.078 personel itu melakukan Operasi Lilin Anoa 2025, yang terdiri dari Satuan Lalu Lintas, Brimob, Sabhara Polda maupun Polres jajaran. Sementara untuk TNI dari satuan Korem dan kodim.
"Ada juga tergabung dari instansi terkait seperti Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Basarnas," kata Didik Widjanarko.
Ia menyebutkan bahwa para personel gabungan tersebut memberikan pelayanan operasi keselamatan berlalu lintas di 77 pos pelayanan dan pengamanan yang tersebar se Sulawesi Tenggara.
Pos pelayanan ini disiapkan di tempat ibadah, pelabuhan, maupun lokasi wisata yang sering dikunjungi masyarakat ketika libur tahun baru.
"Nanti kami akan cek lagi kesiapan pos pengamanan seperti di pelabuhan bersama jajaran Forkopimda," ujarnya.
Didik Widjanarko mengungkapkan selama pelaksanaan operasi kepolisian ini petugas diminta memberikan pelayanan bagi warga saat merayakan Natal, mengatur lalulintas masyarakat yang berlibur tahun baru hingga memantau potensi bencana karena cuaca buruk.
"Yang pasti fokus kita pengamanan di Gereja maupun semua tempat ibadah, kemudian kerawanan lain seperti kriminalitas maupun kemacetan termasuk tempat rekreasi," ungkap Didik Widjanarko.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa Operasi Lilin Anoa akan berlangsung dari 20 Desember 2025 sampai 2 Januari 2026.
Pihaknya meminta seluruh pihak yang terlibat selama operasi keselamatan tersebut bisa memberikan pelayanan utamanya memitigasi potensi bencana karena kondisi cuaca buruk di akhir tahun.
"Kalau liat hasil dari BMKG ada hal hal yang harus kita waspadai terutama bagi mereka yang menggunakan kapal laut," ucap Andi Sumangerukka.
Ia menjelaskan dengan kondisi cuaca buruk yang diprediksi terjadi hingga awal 2026, maka setiap petugas wajib meningkatkan pemeriksaan kelayakan transportasi laut sebelum mengaku penumpang.
"Saya juga sudah menginstruksikan kepada perhubungan untuk mengecek perlengkapan di kapal, dan cek kelayakan kapal sebelum keberangkatan," tambah Andi Sumangerukka.
