Jakarta (ANTARA) - Ombudsman dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bertemu untuk membahas kolaborasi pengawasan pelayanan publik, di Jakarta, Selasa.
Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menegaskan bahwa Ombudsman hadir untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang belum ditanggapi oleh pengawas internal seperti inspektorat atau lembaga terkait.
"Apabila laporan tersebut tidak direspons maka Ombudsman akan masuk untuk melakukan intervensi," kata Najih dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi.
Adapun fokus pengawasan yang dilakukan Ombudsman lebih kepada kepatuhan terhadap peraturan dan pencegahan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menyambut baik rencana kolaborasi tersebut.
Ia menilai sinergisitas antara kedua instansi akan memudahkan proses pengawasan dan mengurangi beban berulang pada instansi yang diawasi.
"Dengan segala kerendahan hati, saya ingin adanya kolaborasi antara Ombudsman dan KemenPANRB supaya instansi yang ada di bawah tidak merasa terlalu repot harus menyediakan berbagai jawaban atas pengawasan yang berulang-ulang," ujar Rini.
Dia pun mengusulkan adanya bank data atau mekanisme lain yang dapat dipakai bersama untuk mempermudah pengawasan.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Ombudsman menyatakan dukungannya terhadap gagasan kolaborasi dan menyatakan bahwa pertemuan ini akan ditindaklanjuti secara lebih perinci.
"Kami sangat setuju jika dilakukan kolaborasi dan pertemuan ini akan ditindaklanjuti untuk membahas detail kerja sama yang akan dilakukan ke depan," ucap Najih.
Dalam pertemuan itu, Ketua Ombudsman ditemani oleh Wakil Ketua Ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, Sekretaris Jenderal Ombudsman Suganda Pandapotan Pasaribu, serta jajaran.
Sementara, Menteri PANRB Rini Widyantini didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dan Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Selain membahas rencana kolaborasi antara Ombudsman dan Kementerian PANRB, pertemuan tersebut turut membahas sejumlah isu strategis terkait pengawasan pelayanan publik, berbagai rencana pengawasan pelayanan publik ke depan, dan kenaikan tunjangan kinerja bagi instansi Ombudsman serta membangun silaturahim.
