Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akan menjalin kerja sama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengamankan aset-aset negara yang dikelola Kementerian Pertahanan dan TNI.
"Kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal. Pertama, mengamankan aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Kenapa? Karena banyak aset-aset TNI diserobot oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang berubah menjadi real estate, berubah menjadi mal, berubah menjadi hotel. Itu kita kerja sama penataan ulang, sertifikasinya bagus dan diamankan supaya aset-aset negara tidak hilang," ujar Nusron di Jakarta.
Di samping itu, Nusron menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut Menhan juga mengecek sejauh mana proses pelepasan lahan untuk cetak sawah di Papua dan daerah-daerah lainnya.
"Kedua, karena tugasnya Kementerian Pertahanan termasuk adalah ketahanan pangan dan energi, beliau concern terhadap mengecek sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak sawah di Papua dan daerah lain sudah sampai mana," katanya.
Nusron juga meminta kerja sama dengan Menhan terkait penanganan konflik pertanahan yang dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional.
Baca juga: Menko Infrastruktur: Swasembada pangan penting bagi kebutuhan domestik
"Ketiga, termasuk kita minta kerja sama dengan beliau penanganan konflik pertanahan yang itu dapat mengakibatkan terganggunya sistem pertahanan nasional, terutama yang menyangkut antara konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini kadang-kadang sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik," ujarnya.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (11/11).
"Intinya karena masalah lahan ini masalah penting, terutama banyak lahan-lahan TNI yang diambil alih pihak lain. Beliau (Menhan) datang ke sini menjadi prioritas utama diselamatkan," kata Nusron.
Baca juga: Menteri ATR/BPN sebut 13,8 juta bidang tanah berpotensi sengketa lahan
