Kendari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 11 kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
LHP tersebut diserahkan oleh Komisi VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sultra Komjen Pol (purn) Andap Budhi Revianto di Ruangan Paripurna DPRD Sultra.
Andap Budhi saat ditemui di Kendari, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kerja keras seluruh elemen, sehingga Pemprov Sultra mampu mempertahankan prestasi WTP dari BPK RI sejak 2013.
“Kita bersyukur Sultra kembali raih opini WTP. Ini adalah opini WTP ke-11 dari tahun 2013. Opini WTP atas laporan keuangan adalah bentuk kesadaran dan komitmen Pemprov untuk wujudkan akuntabilitas tata keuangan daerah agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” kata Andap Budhi.
Ia menyebutkan bahwa prestasi tersebut harus dibarengi dengan upaya dan komitmen untuk terus meningkatkan performa kinerja dan perbaikan atas permasalahan tata kelola keuangan sebagaimana rekomendasi BPK RI.
"Mari jadikan torehan prestasi itu sebagai penyemangat untuk terus melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, sehingga berefek terhadap kesejahteraan masyarakat Sultra," ujarnya.
Andap Budhi menyampaikan mengenai tiga rekomendasi temuan BPK RI dalam laporan pemeriksaan keuangan Pemprov Sultra, pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BPK RI.
Sementara itu, Komisi VI BPK RI Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasi terhadap capaian Opini WTP Pemprov Sultra. kesimpulan BPK memberi Opini WTP kepada Pemprov Sultra didasari data penyusunan laporan keuangan tahun 2023, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan telah diungkapkan secara memadai.
"Prestasi ini dibarengi upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara," ucapnya.
Ia berpesan kepada seluruh elemen pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan, sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, tertib dan transparan.
“BPK simpulkan laporan keuangan Pemprov Sultra tahun 2023 mendapat Opini WTP. Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian tersebut. Pencapaian opini WTP patut dibanggakan, karena ini adalah upaya keras jajaran Pemerintah Provinsi Sultra," ujarnya.
