KKIP laporkan hasil pengamatan dan evaluasi 10 program prioritas industri pertahanan

Jakarta (ANTARA) - Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap 10 program prioritas nasional industri pertahanan kepada peserta rapat yang terdiri dari perwakilan pejabat lintas kementerian, industri, dan TNI saat Rapat Pleno KKIP 2024.

Rapat itu, yang merupakan agenda rutin KKIP, dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Kamis.

Ketua Tim Pelaksana (Katimlak) KKIP Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto saat ditemui selepas rapat menjelaskan KKIP memetakan ada program-program yang masuk kriteria progresif, berisiko, dan kritis.

“Intinya, progresif itu (program) berjalan, berisiko itu ada permasalahan tetapi masih jalan, dan yang ketiga kritis, itu (terancam) tidak bisa berjalan. Kami melaporkan itu,” kata Katimlak KKIP.

Yoedhi, saat ditanya mengenai rincian program-program berikut kriteria masing-masing, hanya menyebut pembangunan medium tank Harimau oleh PT Pindad masuk dalam kategori progresif.

“Medium Tank Harimau itu sudah approve, dan berarti itu progresif. Ada beberapa program yang mungkin ini berisiko kalau dilanjutkan,” kata dia.

Terlepas dari itu, dia menyebut hasil evaluasi yang dirapatkan hari ini juga bakal menjadi bahan penyusunan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Periode 2025–2029.

“Ini sebagai bahan, yang tidak kalah penting, rapat pleno ini selain mengevaluasi, yang tidak kalah penting kami mendapatkan data-data, ide, gagasan, dari pemangku kepentingan yang hasilnya ini memberi masukan kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo,” kata Yoedhi.

Prabowo Subianto, yang merupakan Menteri Pertahanan sejak periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, bakal dilantik sebagai presiden RI periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.

Dalam acara yang sama, Yoedhi menyebut KKIP juga melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap 17 program industri pertahanan yang menjadi perhatian Menhan Prabowo sebagaimana disampaikan dalam rapat pleno tahun lalu.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Keputusan Ketua Harian KKIP Nomor 7 Tahun 2014 menetapkan 10 program prioritas industri pertahanan nasional, yang mencakup penginderaan bawah permukaan air (PBA), satelit militer, radar, peluru kendali (rudal), pesawat terbang tanpa awak (PTTA), pesawat tempur, roket, tank medium, kapal selam, dan propelan.

Dalam pelaksanaan program itu, KKIP menugaskan BUMN yang bergerak di industri pertahanan untuk menjadi pemandu (lead integrator) pada masing-masing program. Tujuan dari program itu, di antaranya meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan imbal dagang kandungan lokal dan ofset (IDKLO), kemudian menguasai teknologi-teknologi kunci dari kerja sama luar negeri dan juga dapat dari program riset, pengembangan, dan perekayasaan.