Kendari (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka menyebutkan bahwa orientasi pembangunan di daerah itu harus berdasarkan kebutuhan, tidak lagi pada keinginan.
"Program pembangunan tidak lagi berorientasi pada top-down namun lebih pada bottom-up" ujar Gubernur Sultra dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat Provinsi Sultra tahun 2025 dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang dibuka dengan resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, di Kota Baubau, Senin.
Andi Sumangerukka atau lebih akrab disebut ASR itu mengatakan saat ini sekitar 65 persen keuangan daerah masih bergantung pada fiskal dana transfer pusat sehingga kegiatan yang dapat dilakukan hanya 35 persen saja.
Sementara, kabupaten/kota pun diminta untuk lebih hemat dalam menggunakan keuangan daerah seraya meningkatkan sumber-sumber PAD (pendapatan asli daerah).
“Kalau hanya 35 persen kekuatan kita jangan lagi melakukan pembangunan yang sifatnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, karena akan terjadi pemborosan. Ke depan, pembangunannya berorientasi pada pelayanan publik,” terangnya.
Gubernur telah menyampaikan kepada Wakil Gubernur Sultra, Hugua agar tidak memerintahkan untuk membangun monumen yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat dan yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan.
“Saya yakin tidak akan melakukan itu, saya akan awasi, dan mohon maaf saya akan perketat keuangan dan tidak boleh ada pemborosan,” tandas ASR.
Musrenbang tingkat Provinsi yang dipusatkan di Kota Mara Baubau dihadiri 17 kepala daerah dan dua wali kota di Sultra.
