Mengawali rapat koordinasi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menyampaikan kembali atensi Presiden RI mengenai ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjelang Ramadan 1445 H / 2024 M, dilanjutkan dengan penyampaian mengenai perkembangan pangan saat ini.
"Atensi Bapak Presiden mengenai ketersediaan pangan dan stabilitas harga jelang Bulan Suci Ramadan, selanjutnya diharapkan Kepala Daerah untuk melaksanakan 3 (tiga) hal yakni gelar Gerakan Pangan Murah (GPM), TPID agar koordinasi dan sinergi dengan baik, serta memantau harga pasar," ujarnya.
"Harga gabah saat ini Rp7.040, untuk beras sendiri dapat dikalkulasikan kali 2 (dua) dari harga gabah yakni Rp.14.000 atau sudah masuk HET. Saat ini juga nilai tukar petani tinggi sekali sehingga perlu diseimbangkan dengan harga di hilir," tambahnya.
Selanjutnya Rakor dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, yang mengungkapkan data inflasi _year on year_ dan _month to month_ masing - masing Provinsi, serta menginstruksikan Kepala Daerah untuk memastikan situasi aman dan kondusif jelang Bulan Suci Ramadan.
"Saya instruksikan Kepala Daerah pastikan situasi aman dan kondusif jelang Bulan Ramadan, pastikan ibadah berjalan dengan baik, dan antisipasi arus mudik dan arus balik, serta pastikan keselamatan transportasi lebaran serta lakukan pemantauan harga dan stok ketersediaan pangan," ungkap Tito
Narasumber lain pada Rakor tersebut yakni Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan langkah antisipasi inflasi di Bulan Ramadan.
"Diharapkan Kepala Daerah dapat antisipasi inflasi jelang Bulan Ramadan. Komoditas penyumbang inflasi terbesar yakni tarif angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, dan daging sapi," katanya.
Narasumber berikutnya yakni Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi yang memastikan ketersediaan beras, jagung, cabe, telur, daging ayam, dan daging sapi yang termasuk dalam 12 komoditas utama aman hingga April 2024.
"Terkait cabai secara neraca cukup namun penanganan antar daerah perlu dilakukan gerakan tanam cabai di Pekarangan Pangan Lestari (P2L," ungkapnya.
Selanjutnya Dirut Perum Bulog Prof Bayu menyatakan dukungannya kepada Pemerintah Daerah melalui GPM.
"Selain beras SPHP, ada juga beras komersial (tidak subsidi), akan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Prof Bayu.
Narasumber berikutnya, Dirjen Perdagangan Kemendag Isy Karim menyampaikan _update_ harga barang kebutuhan pokok dan barang di 649 pasar pada seluruh Kabupaten/Kota.
"Mulai 1 Maret 2024, beberapa pasar alami penurunan seperti di Pasar Induk Johar dan Cipinang. Khusus beras alami kenaikan harga sebesar 6,16%, untuk Region B sebesar 10,95%, dan Region C (Maluku dan Papua) sudah alami penurunan," ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan menyampaikan 3 (tiga) hal yaitu, pertama pentingnya jaga inflasi _volatile food_ (dibawah 5%). Kedua, pengendalian inflasi _volatile food_ butuh dukungan Pemerintah Pusat. Ketiga, BI akan mendukung pengendalian inflasi _volatile food_.
"BI Pusat beserta jaringan kantor perwakilan di daerah siap bersinergi menjaga terjaganya stabilitas harga pangan," ungkapnya.
Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata akan berusaha untuk penggantian biaya dalam proses distribusi guna menjaga stabilitas harga. Isa juga mengatakan akan terus percepat proses penggantian biaya yang dikeluarkan Bulog dan ID Food.
Lanjut, Staf Khusus Menhub Andri Mufianas mengatakan Kemenhub telah bentuk _strategic delivery unit team_ untuk kendalikan tarif angkutan udara selama Bulan Suci Ramadan dengan fokus prioritas cargo pangan.
Terakhir, Kabareskrim Polri Wahyu Widada menyatakan bahwa Satgas Pangan Polri akan terus lakukan kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam penanganan masalah pangan "ultimum remedium". Wahyu juga berharap ketersediaan dan stabilitas harga komoditi Bapokting menjadi perhatian dalam menyambut HBKN Idul Fitri 2024.
Di tempat yang sama, Pj Gubernur Sultra mengatakan akan segera menindaklanjuti arahan yang disampaikan oleh Mendagri dan Narasumber lainnya.
"Kami akan tindaklanjuti instruksi Bapak Mendagri dan berbagai arahan dari Narasumber lain. Hal ini sebagai komitmen dan tanggung jawab kami dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menyambut Puasa dan Idul Fitri 2024," tegas Pj Gubernur.
