Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan BKKBN yang terdiri atas tiga pejabat di lingkungan BKKBN Pusat dan dua pejabat untuk posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
Pelantikan itu dilakukan dua hari selang berlangsungnya penyelenggaraan Rapat Review Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional.
"Penyelenggaraan review merupakan kegiatan rutin BKKBN setiap semester untuk mengevaluasi capaian-capaian program kegiatan serta kendala dan hambatan yang harus dihadapi selama satu semester,” kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Penilaian kinerja yang dilakukan pada semester pertama ini, kata Hasto, menitikberatkan pada Balance Scorecard, yang dipraktikkan berdasarkan unsur penilaian capaian rincian output, konsistensi pelaksanaan anggaran, penatausahaan daftar barang, tingkat kedisiplinan ASN, inovasi, apresiasi, evaluasi tim kerja, pengelolaan arsip, penerapan SMAP ISO 37001, dan tindak lanjut audit internal.
Interval penilaian yang digunakan, sambungnya, mengacu pada Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yakni istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.
Dia mengungkapkan hasil penilaian Unit Kerja Eselon (UKE) Pusat dan Provinsi menunjukkan 8,20 persen memperoleh kategori istimewa, 57,38 persen memperoleh kategori baik, 27,8 persen memperoleh kategori cukup dan 6,56 persen memperoleh kategori kurang.
“Mutasi dan rotasi menjadi suatu hal yang biasa ketika kita membutuhkan suatu penyegaran dan pengalaman yang lebih banyak selama kita berkarir. Oleh karena itu manfaatkanlah jabatan yang akan bapak ibu emban yang baru saja ditetapkan ini untuk keperluan peningkatan kapasitas diri dan juga untuk penilaian optimalisasi manfaat kita kepada publik dan masyarakat.” ujarnya.
Untuk diketahui pejabat yang dilantik di tingkat pusat adalah Direktur Bina Ketahanan Remaja, Kepala Biro Umum dan Humas, serta Direktur Bina Kesehatan Reproduksi. Sedangkan dua pejabat lainnya adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.
"Mengkoordinir teman-teman yang bekerja di lapangan memang kompleksitas dan tantangannya besar, target, dan sasarannya jelas terukur. Indikator-indikator akan mudah dilihat, iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dan kemudian juga stunting akan dilihat orang," ucapnya.
Oleh karena itu Hasto mengimbau kepada para pejabat yang dilantik agar tidak bersantai-santai, karena iBangga akan diperjuangkan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dia juga mengingatkan bahwa evaluasi capaian dan kinerja akan terus dilakukan setiap enam bulan di dalam rapat evaluasi untuk dapat melihat urutan prestasi dan kinerja.
"Pemimpin memang seni, seni memimpin ketika sebagai orang baru yang datang di lingkungan baru tentu bapak dan ibu sudah sangat bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri. Kunci utama adalah kita men-downgrade diri itu penting juga. Bahwa men-downgrade diri itu tentu merendahkan diri, tapi bukan untuk diremehkan, tapi untuk kehormatan kepada para senior yang ada di daerah. Karena banyak para senior yang jauh berpengalaman yang bisa menyelesaikan masalah,” ujar Hasto Wardoyo.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BKKBN lantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama