"Untuk TNI sudah ada aturannya kita harus netral, TNI tidak boleh berpihak ke manapun, baik internal prajurit, satuannya maupun sarana prasarananya," kata Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso saat memberikan pengarahan kepada prajurit dan pegawai negeri sipil Korem 143/Haluoleo di Kendari, Senin.
Dia menyampaikan bahwa tugas TNI yakni bersinergi dengan kepolisian, KPU, Bawaslu dan pemerintah daerah dalam mengawal dan mengawasi agar pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman.
Pangdam menyampaikan bahwa menjaga netralitas dalam mengawal pemilu merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.
"Jadi sudah ada instruksi pimpinan, baik dari Panglima TNI maupun Bapak Kasad bahwa pemilu harus didukung bersama-sama dengan kepolisian KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah," ujar Pangdam.
Pangdam juga meminta seluruh prajurit TNI AD agar tidak mendukung, apalagi terlibat dalam kampanye para calon kontestan dalam pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti agar prajurit tidak mengenakan kaos para calon serta foto bersama.
"Kita berada di luar itu, tetapi kita tetap membantu pelaksanaan tugas pengamanan dan mendorong pemilu aman dan lancar dengan asas yang luber," ucap Pangdam.
Ia menegaskan jika ada prajurit TNI AD yang mencoba melanggar ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi, baik ringan, sedang maupun sanksi berat.
"Sudah ada aturannya, intinya kalau sudah ada perintah disampaikan kita sudah punya undang-undang dan sudah punya pedoman Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Kalau itu dilanggar pasti ada sanksinya bertahap mulai ringan, sedang, hingga berat," ujar Pangdam.
Dalam pengarahannya, Pangdam juga menekankan kepada prajurit Korem 143/Haluoleo agar terus menjaga kekompakan sesama anggota TNI AD dan terus menjalin sinergi yang baik dengan kepolisian hingga pemerintah daerah setempat.
