Palu (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan bahwa curah hujan di daerah itu hingga kini dan ke depan masih tinggi sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
"Beberapa wilayah di Sulteng masih menghadapi cuaca ekstrem," kata Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Bartholomeus Tandigala di Palu, Ahad.
Ia mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) setempat, beberapa daerah di Sulteng berpotensi besar diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
Karena itu, semua pihak tetap diingatkan untuk waspada dan ekstra hati-hati, sebab dalam kondisi curah hujan yang tinggi sangat berpotensi besar adanya bencana alam banjir dan tanah longsor.
Apalagi, kata Bartholomeus, daerah ini memiliki banyak sungai dan struktur tanah labil. Saat hujan di atas normal, banjir bandang bisa terjadi sewaktu-waktu. Begitu halnya dengan tanah longsor, sebab kondisi tanah kita labil.
Masyarakat yang selama ini bermukim di dekat daerah aliran sungai untuk lebih berhati-hati lagi. Apalagi permukiman yang selama ini sering diterjang banjir bandang seperti di Kabupaten Sigi, Poso, Parigi Moutong, Morowali, Morowali Utara, Donggala, Banggai dan Kabupaten Tolitoli merupakan daerah rawan bencana alam banjir.
Sementara Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola dalam beberapa kali kunjungannya ke sejumlah daerah yang dilanda banjir bandang seperti di Dataran Lore, Kabupaten Poso meminta pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dengan pusat dan provinsi untuk melakukan normalisasi sungai, sebab banyak sungai yang sudah dangkal.
Saat banjir bandang, aliran sungai berubah arah mengalir ke perkebunan masyarakat atau permukiman penduduk, sebab alur sungai sudah menjadi dangkal sehingga perlu upaya normalisasi.
Pengerukan merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi banjir. Juga pemasangan tanggul atau bronjong di sepanjang daerah aliran sungai, khususnya yang ada di permukiman penduduk agar air tidak meluap dan mengancam rumah-rumah atau lahan pertanian dan perkebunan masyarakat.*
