“Ya, kami gembira kalau ini memang sudah selesai dan kita bisa melanjutkan lagi. Jadi, sekarang kita sudah tahu ke depannya bagaimana,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani dihubungi di Jakarta, Kamis.
Shinta memaparkan, dengan berlanjutnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dunia usaha sudah memahami berbagai kebijakan yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum diimplementasikan.
Dalam hal ini, Kadin telah menyampaikan masukannya kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal, di antaranya soal ketenaga kerjaan dan perpajakan.
“Bagaimana kita bisa menciptakan iklim usaha kondusif untuk menarik ekspor dan investasi, juga industrialisasi ke depannya,” ujar Shinta.
Saat ini, lanjut Shinta, pemerintah dan dunia usaha mencoba untuk menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat.
“Jadi, kita lihat regulasi, kebijakan yang kadang-karang sudah baik pun, tapi pelaksanaannya yang sulit. Kemudian, perizinan pusat dan daerah juga perlu disempurnakan. yg pebnting implementasinya,” tukas Shinta.
Dalam mengatasi defisit neraca perdagangan, Shinta menyampaikan bahwa Indonesia perlh melihat kondisi perekonomian global yang saat ini tengah mengalami penurunan.
“Faktor eksternal ini memegang peranan penting. Ada penurunan ekspor, sementara kita masih tergantung dengan impor, memang sulit,” ungkapnya.
Kendati demikian, Shinta menyepakati untuk melakukan dongkrakan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dicanangkan Jokowi untuk mendorong daya saing Indonesia.
“Pengembangan SDM memang itu sudah sesuai dan menjadi kunci utama. Karena tanpa adanya peningkatan produktivitas SDM, kita akan sulit bersaing,” ujarnya.
Terkait tim ekonomi Jokowi di era pemerintahan kedua, Kadin berharap, tim tersebut merupakan orang-orang profesional dibidangnya dan mengerti situasi lapangan.
“Tapi, faktor utamanya adalah koordinasi dan implementasi,” pungkas Shinta.
Baca juga: Sidang pleno PHPU di MK usai, Jokowi ajak rakyat bersatu bangun Indonesia
Baca juga: Joko Widodo janji jadi presiden seluruh rakyat, tanpa kecuali
