Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik selama sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:
Jokowi: Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK itu proses hukum
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.
"Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.
Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.
"Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan," katanya.
Baca selengkapnya di sini.
Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil
Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.
“Dibandingkan periode sebelumnya (pemilu sebelumnya/Pemilu 2024), jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data pilkada per 8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan.
Baca selengkapnya di sini.
Tiga kapal perang China sandar di Tanjung Priok sampai 27 Desember
Sebanyak tiga kapal perang Angkatan Laut China yaitu satu kapal berjenis landing helicopter dock (LHD) dan dua fregat sandar di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/12) sampai dengan Jumat (27/12), untuk kunjungan persahabatan.
Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Letkol Laut (KH) M. Qomar Syarifudin saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga kapal perang China yang sandar selama empat hari di Priok yaitu Plans Hainan (31), Plans Liuzhou (FFG 537), dan Plans Hengyang (FFG 568).
Di luar acara penyambutan yang berlangsung di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa, Kadispen Lantamal III menyebut tidak ada kegiatan yang digelar bersama-sama antara Lantamal III Jakarta dengan Angkatan Laut China.
Baca selengkapnya di sini.
PMII sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan PPN
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
“Pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” kata Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis
Shofiyulloh menyarankan pemerintah mengkaji kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di akar rumput, masyarakat kelas menengah, dan produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia.
Baca selengkapnya di sini.
Ketua PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.
"Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik
