Kendari (ANTARANews Sultra) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tenggara menyebutkan bahwa serapan anggaran APBD 2018 hingga Oktober mencapai 67 persen atau meningkat dibanding waktu yang sama 2017.
"Ada peningkatan serapan anggaran tahun ini dibanding dengan tahun sebelumnya," kata Kepala BPKAD Sultra, Isma, usai menghadiri dialog interaktif di LPP RRI Kendari, Rabu.
Ia mengatakan, adanya peningkatan serapan anggaran tahun ini merupakan dampak penerapan dari transaksi nontunai yang diterapkan tahun ini.
"Penerapan pembayaran melalui nontunai, ini jauh lebih baik dengan waktu yang sama, yaitu Oktober pada 2017 serapan kita hanya mencapai 61 persen," katanya.
Ia juga optimistis bahwa pada 3 Desember mendatang akan dilakukan evaluasi serapan anggaran, dan diharapkan serapannya mencapai 90 persen pada akhir 2018," tutur Isma yang juga pernah menjabat sebagai Plt. Sekda Provinsi Sultra selama hampir satu tahun itu.
Menurut Isma, peningkatan serapan anggaran tersebut merupakan bagian dari andilnya transaksi nontunai yang diterapkan pemerintah provinsi yang diikuti dengan kabupaten dan kota di Sultra.
"Memang kita awalnya khawatir ini akan menurunkan daya serap. Tapi ternyata tidak, dan sampai sekarang di akhir tahun sudah dua bulan saya lembur karena mengurus transaksi SPM setiap harinya yang mencapai 100 hingga 200 SPM per harinya, dan bila itu diakumulasikan dua hingga tiga miliar setiap harinya," tutupnya.
Dikatakan, dengan transaksi nontunai yang sudah diterapkan itu diharapkan, kualitas pelaporan keuangan akan lebih baik berkualitas.
Meskipun laporan keuangan beberapa kali mendapat WTP, kata dia, BPK masih menerima catatan terkait tata kelola laporan keuangan di Rumah Sakit Bahterams dan adanya Pengalihan kewenangann SMA sederjar dari kota dan Kabupaten ke provinsi yang semuanya ini masih dalam proses perbaikan dan diharapkan pada 2019 sudah berjalan baik.
