"Untuk di Palu, teman-teman sudah tahu ada tiga hal, gerakan tanah atau gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, sehingga tidak mungkin lagi dibangun di tempat semula," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan keterangan pers bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Jakarta, Senin.
Usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan tersebut, ia menyebutkan, penanganan Kota Palu berbeda dengan di Lombok yang masih bisa di lokasi yang lama.
"Ini sudah berubah semua, kita ingin membangun Palu baru, berarti kita harus bikin master plan baru yang mengadopsi semua," katanya.
Ia belum dapat memperkirakan berapa biaya untuk membangun Kota Palu Baru karena rencana induknya belum ada namun diperkirakan Rp5 triliun hingga Rp6 triliun.
Ia menyebutkan ada tiga alternatif lokasi Kota Palu Baru yaitu di Duyu, Pondok dan Pembewe. "Tiga lokasi alternatif itu masih diselidiki kondisi geologinya oleh tim," katanya.
Ia menyebutkan penanganan perencanaan kota ada di bawah Deputi Regional Bapenas yang membawahi masalah agraria dan tata ruang, pekerjaan umum dan pengembangan wilayah.
Menurut dia, pembahasan rencana induk kota baru juga akan melibatkan BMKG dan para pakar geologi.
"Dalam dua minggu ini akan saya laporkan ke Wapres untuk kita rapatkan dengan pemda dan semuanya untuk diteruskan," katanya.
Menurut dia, penyusunan Rencana Induk harus segera selesai secepat mungkin sehingga mulai tahun 2019 bisa dibangun.
Ia menyebutkan karena tidak mungkin membangun di tempat yang sama maka pemerintah menyiapkan hunian sementara (huntara).
"Ada sekitar 1.200 unit huntara, kita menghitung dari jumlah pengungsi, satu huntara kira-kira untuk 10 kepala keluarga atau 10 petak yang dilengkapi MCK, dapur umum dan kebutuhan hidup lainnya," jelasnya.
Menurut dia, pekerjaan utama saat ini adalah membuat master plan, membuat huntara dan membersihkan kota. "Saya janjikan dalam dua minggu ini harus selesai untuk kota," katanya.
Ia menyebutkan untuk perbaikan infrastruktur, sekolah darurat, rumah sakit, universitas, semuanya selesai dalam dua tahun untuk di Palu, mulai dari 2019-2021 semuanya harus selesai," katanya.
Baca juga: Peneliti BMKG usulkan ibu kota Sulteng dipindah
Baca juga: Pemerintah akan bangun hunian sementara bagi korban bencana Sulteng
