Jakarta (Antara News) - Ormas Islam Mathla'ul Anwar yang kini memiliki perwakilan di hampir semua provinsi di Indonesia berkomitmen untuk membantu mengawasi penggunaan dana desa agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan warga desa.
"Sesuai arahan Presiden, kami siap membantu mengawasi penggunaan dana desa agar dana untuk pembangunan desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan warga desa," kata Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar (PBMA) KH Ahmad Sadeli Karim kepada pers di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, KH Sadeli berserta Ketua Majlis Amanah KH Irsjad Djuwaeli dan jajaran PBMA pada 13 Juni 2016 melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Jakarta. Pada kesempatan itu Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Presiden ketika itu menyampaikan adanya tiga tantangan bangsa ke depan yang mendesak untuk segera diselesaikan, yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial dengan gini rasio mencapai 0,41. Menurut Presiden, gini rasio sebesar itu sudah "lampu merah" bagi Indonesia.
Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tiga tantangan tersebut, antara lain dengan melakukan transfer dana desa ke berbagai daerah yang mencapai Rp47 triliun pada 2016 yang berarti meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp20 triliun.
Dana tersebut ditransfer ke desa-desa untuk menggerakkan roda perekonomian pedesaan sehingga sangat diharapkan bisa menggairahkan perekonomian desa yang selanjutnya bisa mengurangi ketimpangan desa-kota.
Dalam upaya mengawal penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut Presiden meminta Mathla'ul Anwar turut aktif mengawasi pelaksanaan penggunaan dana untuk pengembangan desa tersebut agar manfaatnya bisa dirasakan segenap warga desa.
Khusus untuk mengatasi pengangguran, Jokowi berharap Mathla'ul Anwar memperbanyak pendidikan vokasional dengan membuka sekolah-sekolah kejuruan dan politeknik, sehingga bisa meningkatkan SDM yang mampu berkompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sehari setelah diterima Presiden Jokowi, Ketua Umum PBMA bersama jajaran pengurus Mathla'ul Anwar langsung menggelar rapat internal untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden itu.
Menurut Ketua Umum PBMA, terkait pemanfaatan dana desa, pimpinan Mathla'ul Anwar akan segera mengirimkan surat edaran kepada semua pengurus di daerah-daerah untuk berperan aktif mengawasi dan bahkan mengawal penggunaan dana tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh segenap warga desa.
"Mathla'ul Anwar juga akan memperkuat peran koperasi di setiap perguruan dan satuan pendidikan yang dikelolanya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan semua warga di sekolah-sekolah tersebut," kata KH Sadeli.
Merespon saran dari Presiden itu Mathla'ul Anwar akan segera melakukan langkah-langkah konkret, di antaranya mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di semua Perguruan Mathla'ul Anwar di seluruh Indonesia yang berada di 65 lokasi, selain juga akan membuka politeknik di Universitas Mathla¿ul Anwar (UNMA).