Kendari (Antara News) - Sebanyak 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengikuti rapat koordinasi (rakor) antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, Selasa.
Pejabat Bupati Konawe Selatan, Irawan Laliasa mengatakan, tujuan dihadirkan PNS dalam rakor tersebut untuk menyamakan persepsi terutama menyangkut masalah program pembangunan termasuk pengelolaan keuangan daerah.
"Para PNS yang mengikuti rakor kali ini meliputi seluruh pejabat eselon dua, eselon tiga dan eselon empat dari lingkup kantor dinas dan badan di luar 25 camat dan 351 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Konawe Selatan," ujarnya.
Irawan yang juga masih menjabat Kadis Pendapatan Sultra itu mengatakan, melalui rakor antara pemerintah kabupaten dengan Pemprov Sultra dapat memberi pembelajaran dan masukan terutama menyangkut tata kelola keuangan termasuk memahami struktur kerja di instansi masing-masing.
Gubernur Sultra Nur Alam dalam pemaparannya mengatakan, dengan rakor kali ini sekaligus untuk memberi pemahaman kepada seluruh pejabat daerah khususnya penguasan tugas dan tanggung jawab mengenai tata kelola keuangan daerah dan prinsip-prinsip penegelolaan pemerintahan.
Ia mengatakan, pokok pembahasan tersebut terutama menyangkut UU 23/2014 tentang pemerintahan desa, khususnya dalam pasal 57 menyatakan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi dan kabuopaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu perangkat daerah.
Gubernur juga menilai bahwa kegiatan rakor penyelenggaraan pemerintahan antara Kabupaten Konawe Selatan dengan Provinsi Sultra cukup luar biasa karena hampir seluruh anggota legislatif kabupaten ikut dalam pertemuan itu.
Salah seorang peserta yang juga aparat desa dari Kecamatan Angata Konawe Selatan menyatakan merasa bangga atas kehadirannya menghadiri rakor penyelenggaraan pemerintahan yang juga bisa beraudiensi langsung dengan gubernur.
"Ini kebanggaan tersendiri bagi saya, apalagi kegiatanya dilakukan di salah satu hotel berbintang di Kota Kendari," ujar Herman.
Dalam rakor tersebut selain Ketua DPRD Konawe Selatan, Irham Kalenggo bersama dua wakilnya Hapsir dan Nadira, juga turut hadir Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh dan pejabat eselon dua lingkup Pemerintah Provinsi Sultra.
