Ternate (Antara News) - KPU Maluku Utara (Malut), memastikan delapan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut), akan menggelar pilkada secara serentak pada Desember 2015, menyusul berakhirnya masa jabatan kepala daerah di wilayah tersebut.
Anggota KPU Malut, Pudja Sutamat mengatakan di Ternate, Sabtu, delapan kabupaten/kota minus Halteng dan Halsel, yang akan melaksanakan pilkada langsung pada awal desember mendatang diantaranya, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halut, Kabupaten Halbar, Kabupaten Haltim, Kepulauan Morotai dan Kepulauan Sula dan Taliabu semuanya sudah menyatakan siap untuk menyelengarakan pemilihan kepala daerah.
Sedangkan untuk wilayah otonom baru seperti Kepulauan Taliabu, kata dia, anggarannya sudah siap, tinggal sekertariat yang sementara masih dalam proses pembentukan kantor secretariat.
"Kalaupun sekretariat sudah ada, sedangkan komisioner belum ada, kalaupun waktu memungkinkan maka akan dibentuk Komisioner, tapi kan tidak memungkinkan, karena sekarang kesiapan sudah berjalan, sementara bulan April sudah mulai sosialisi oleh KPU setempat, sedangkan sekarang belum ada, jadi kemungkinan KPU provinsi yang mengambil ali sesui dengan draf," katanya.
Dia menambahkan, dalam syarat undang-undang, satu bulan sebelum tahapan, sudah harus disiapkan, sedangkan tahapan itu dimulai pada tanggal 24 Juni dan sudah ada tahapan itu, ada 2 persiapan dan penyelengara, sedangkan penyelengara sendiri sudah dimulai.
Dia memastikan, seluruh KPU pada delapan kabupaten/kota sudah siap melaksanakan pilkada, hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, termasuk anggaran dari pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada.
Tinggal melengkapi laporan yang masih kekurangan-kekurangan yang ada seperti penambahan anggaran, sehinga pada saat penyelengaraan tahapan pemilihan tidak berhenti ditengah jalan, ini yang bahaya, lebih baik kelebihan angaran daripada kekurangan angaran dan dukungan Pemda setempat karena itu merupakan sesuatu yang wajib.
Dia menambahkan, persipan mulai dari perencanaan, sudah siap, tinggal menanti proses sosialisasi tahapa, sehingga bias berlangsung secara serentak, jadi tidak ada alasan bahwa tidak siap dan pemerintah daerah harus mendukung penuh, baik itu dari pengadaan, pengrekrutan, dan itu harus kerjasama dengan perintah setempat.
