Palu (Antara News) - Pemprov Sulawesi Tengah meminta Bulog di daerah itu untuk segera merealisasi kegiatan operasi pasar khusus (OPK) beras sesuai kebijakan pemerintah pusat, kata Kepala Perum Bulog Sulteng, Maruf.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai pengganti raskin ke-13 yang dialokasikan bagi rumah tangga sasaran (RTS) di setiap daerah, termasuk Sulteng, kata Maruf di Palu, Selasa.
"Mekanisme OPK sama dengan penyaluran raskin yang dilakukan selama ini," ujarnya.
Setiap RTS akan menerima beras melalui OPK-CBP sebanyak 15kg/kk dengan harga tetap sama seperti raskin yaitu Rp1.600,00/kg.
Ia mengatakan OPK akan dilakukan mulai 24 Desember 2014 sampai Januari 2015.
Menurut dia, tidak ada masalah soal stok beras untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut karena persediaan masih cukup memadai.
Bulog Sulteng hingga kini masih memiliki stok beras di gudang sebanyak 16.000 ton, sedangkan kegiatan OPK hanya membutuhkan beras sekitar 3.000 ton untuk disalurkan kepada RTS tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sulteng.
Dia juga mengatakan khusus untuk raskin di Sulteng sudah tersalurkan 100 persen.
"Jumlah pagu raskin di Sulteng pada tahun anggaran 2014 sekitar 36.000 ton," ujarnya.
Sejumlah warga penerima raskin di Kota Palu menyambut gembira kebijakan pemerintah yang kembali menyalurkan beras pengganti raskin ke-13 yang bisa diambil dari CBP.
"Saya gembira dan berharap Program Rraskin 2015 tetap dilanjutkan," kata Ny Agustina.
Hal senada juga disampaikan Ny Mariana. Ibu rumah tangga yang suaminya hanya kuli bangunan itu mengatakan gembira karena pemerintah kembali mengalokasikan jatah beras untuk warga miskin.
Ia juga berharap pemerintahan Jokowi-JK tidak menghapus program raskin karena itu sangat membantu warga miskin di daerah.
