Kendari (Antara News) - Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara akan memanggil kontraktor yang mengerjakan pengaspalan jalan di Raha menuju Lakapera perbatasan Kabupaten Buton Tengah terkait realisasi pekerjaan jalan yang hingga kini belum selesai.
Ketua DPRD Sultra H.Abdurrahman Saleh didampingi Wakil Ketua Wahyu Ade Pratama Imran bersama sejumlah anggota komisi, di Kendari, Selasa, mengatakan akan memanggil pimpinan perusahaan PT Cendana yang mengerjakan proyek pengaspalan jalan tersebut.
"Sebagai mitra pemerintah, DPRD akan memanggil pimpinan perusahaan itu untuk melakukan dengar pendapat. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pekerjaan jalan pengaspalan Raha-Lakapera seluruhnya mencapai Rp16 miliar," katanya saat menerima mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra.
Para mahasiswa yang mengatasnamakan Front Pemuda Muna-III melakukan aksi di gedung DPRD Sultra untuk meminta pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra melakukan "hearing" dengan penanggung jawab proyek pembangunan jalan Raha-Lakapera yang dinilai belum selesai hingga saat ini.
Pimpinan jawab aksi, Muhammad Pasitoka dalam orasinya mengatakan, proyek pengaspalan jalan di Kabupaten Muna merupakan masalah besar yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk segera diselesaikan.
"Masyarakat Muna, sudah cukup lama menderita terkait rusaknya jalan di wilayah itu dan seakan-akan tidak menjadi perhatian serius oleh pemerintah provinsi," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, tidak ada alasan pihak legislatif dan eksekutif untuk tidak menganggarkan dan memperjuangkan pengaspalan jalan khususnya dari Kecamatan Lawa menuju Lakapera.
Selain itu, pimpinan legislatif untuk segera menghadirkan seluruh instansi teknis dan penanggung jawab proyek yang mengerjakan jalan untuk duduk bersama terkait persoalan jalan yang sudah menyengsarakan masyarakat di kala musim kemarau tiba karena debu dan jalan berlubang sepanjang jalan itu.
Ketua DPRD Sultra Abdurrahaman Saleh mengatakan persoalan jalan Raha-Lakapera tersebut sudah cukup lama rusak dan penganggarannya pun tidak sekaligus akan direalisasikan ke wilayah itu namun disesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Saat ini Sultra sudah memiliki 17 wilayah kabupaten dan dua kota. Oleh karena itu, meskipun anggaran yang disediakan pemerintah itu cukup besar tetapi harus merata," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Usai mendengar pernyataan pimpinan dan anggota DPRD Sultra, para mahasiswa yang tergabung dalam Front Pemuda Muna-III tetap akan berada di kantor sekertariat DPRD Sultra sebelum ada kepastian antara pimpinan dewan dengan pemerintah provinsi.
Hingga berita ini dibuat, para mahasiswa itu masih berada di gedung itu dengan memasang spanduk dan pamflet yang bertuliskan pengaspalan jalan Lawa-Lakapera harga mati dan harus direalisasikan pada 2014.
