Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Eddy Soeparno mengatakan, perdagangan karbon bisa menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia yang dapat segera dikembangkan.
“Jadi saya rasa potensi ekonomi besar. Saya katakan bahwa ini salah satu pilar ekonomi Indonesia ke depannya dan tidak membutuhkan hal rumit untuk diaktifkan secara cepat,” ujar Eddy dalam perayaan ulang tahun pertama ACEXI yang digelar di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, implementasi perdagangan karbon di Indonesia usai diresmikan beberapa waktu lalu dapat langsung berjalan, karena tidak membutuhkan pembangunan infrastruktur seperti halnya membangun pabrik atau infrastruktur.
Terlebih, ujar dia lagi, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dari perdagangan karbon.
Menyoal agar perdagangan karbon dapat terselenggara di Indonesia, ia mengusulkan agar pajak karbon ditetapkan dengan baik dan tidak sekadarnya saja.
“Tetapi harus memiliki nilai di mana para pelaku usaha kemudian mengeluarkan emisi, kemudian harus membeli karbon kredit ketimbang membayar pajak karbon,” ujarnya lagi.
Dengan demikian, ia merekomendasikan agar pemerintah tidak berlama-lama menunda penerapan pajak karbon.
Indonesia resmi memulai perdagangan karbon internasional ditandai dengan peluncuran yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta pada Senin, sebagai bagian dari upaya mencapai target iklim nasional.
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam peluncuran pada hari ini menyampaikan bahwa langkah itu diambil untuk mendukung aksi nyata demi mencapai target iklim Indonesia yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
"Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mencapai target NDC, salah satunya melalui implementasi mekanisme nilai ekonomi karbon, termasuk perdagangan karbon," kata Menteri LH/Kepala BPLH Hanif, Senin (20/1).
