Konawe Selatan Peroleh Predikat Pengelola PNPM Terbaik Nasional
Andoolo (Antara News) - Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, memperoleh predikat terbaik nasional pada aspek pengelolaan administrasi.
Bupati Konawe Selatan Imran di Andoolo, Selasa, mengatakan Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan tertinggi melalui si Kompak Awards 2014.
"Ini merupakan prestasi tertinggi di program PNPM yang menjadi program Kementerian Dalam Negeri atas kerja keras yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk," kata Bupati Imran saat menyerahkan tropi dan piagam kepada Kepala BPMD Konsel Syaifullah di Kantor Bupati setempat.
UPK Kecamatan Ranomeeto mengukir prestasi tersebut setelah menggeser 5437 kecamatan se-Indonesia.
Untuk kategori Aspek pelayanan diraih UPK Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar dan kategori aspek kelembagaan diraih dari UPK Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.
Menurut Bupati dua periode tersebut bahwa keberadaan PNPM di Konawe Selatan sejak 2008 telah banyak membantu masyarakat dalam berbagai kegiatan.
Baik itu dalam bentuk koperasi simpan pinjam perempuan, hingga kegiatan fisik sangat membantu pemerintah daerah.
Harapan ke depan ada UPK kecamatan lainnya yang menyusul sukses UPK Ranomeeto dengan catatan, pengelolaan PNPM juga berhasil," katanya.
Sementara itu, Kepala BPMD Konsel Syaifullah mengatakan penilaian terbaik dari Kemendagri akan menjadi sprit bagi pengelola PNPM yang transparan, akuntabel dan berkualitas.
"UPK Kecamatan Ranomeeto bisa dijadikan sebagai tempat studi banding bagi UPK Kecamatan lainnya dalam rangka mengelola kegiatan PNPM. Mulai dari pelayanan administrasi simpan pinjam, administrasi pelaporan keuangan, pembinaan kelompok, hingga kegiatan fisik," tambah Syaifullah.
Mantan Camat Mowila itu mengaku, keberhasilan UPK Ranomeeto dengan membawa nama baik Kabupaten meraih Si Kompak Awards setelah sukses mengelola anggaran sebesar Rp5 miliar.
Dana tersebut didistribusikan kepada 294 kelompok pada 11 desa dan satu kelurahan dengan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel dan berkualitas.