Jakarta (Antara News) - Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan Polri perlu bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Kita harus bersinergi bersama-sama bagaimana caranya untuk memberantas kejahatan ini. Kejahatan korupsi ini kan sudah luar biasa," katanya usai ditetapkan sebagai Kapolri terpilih di gedung MPR/DPR RI Jakarta, Selasa.
Sutarman menyatakan cara untuk memberantas korupsi perlu ditangani bersama.
"Kemudian yang sudah tertangkap ini memberikan prevensi kepada yang lain untuk tidak korupsi," kata Sutarman.
Hal itu disampaikan oleh Sutarman ketika disinggung perihal wacana Densus Anti Korupsi yang diduga akan mengkerdilkan KPK.
Sutarman menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena setiap institusi yang berjuang untuk memberantas korupsi seharusnya justru saling menguatkan.
"Penguatan anggota untuk meningkatkan profesionalisme kemampuan untuk pengungkapan perkara-perkara yang ada, harus segera kita lakukan," ujar Sutarman.
Dia kemudian mengemukakan bahwa saat ini penguatan internal dalam institusi terkait merupakan hal yang lebih penting untuk segera dilakukan.
Sementara untuk kelembagaan seperti Densus Anti Korupsi, Sutarman menjelaskan bahwa itu tidak hanya dalam institusi Polri sendiri, namun juga akan terkait dengan institusi lain seperti beberapa Kementerian terkait.
"Tapi penguatan dalam bentuk latihan, penambahan jumlah personel, peralatan dan sebagainya itu sudah pasti harus dilakukan. Kalau untuk Densus itu wadahnya kan sudah ada," tambah Sutarman.
Jadi Tauladan
Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan bahwa aparatur negara seperti TNI dan Polri adalah aparat penegak hukum yang harus menjadi tauladan bagi masryarakat.
"Kami ini harus jadi tauladan, jangan yang berantem. Kalau ada gesekan, itu sebenarnya bukan TNI dengan Polisi, itu kan soal anak-anak yang bertemu di lapangan. Bukan soal institusi," kata Sutarman ketika disinggung mengenai gesekan yang ada di antara personel TNI dengan Polri.
Perihal perseteruan antara anggota Polri dengan TNI, Sutarman kemudian menegaskan bahwa dia akan menindak tegas oknum yang berseteru, dan memberikan sanksi yang sesuai.
Sebagai Kapolri terpilih, Sutarman kemudian memaparkan cara yang bisa digunakan untuk mendamaikan dua anggota yang bergesekan itu. "Pertama kita akan adakan latihan atau olah raga bersama, ke depan mungkin ada pendidikan bersama, intinya kebersamaan," kata Sutarman.
Hal itu dia katakan penting karena dibutuhkan satu ikatan antara TNI dan Polri sebagai aparatur penegak hukum yang harus menjaga negara.
Kapolri terpilih Komisaris Jenderal Sutarman juga menyatakan bahwa perlu adanya penguatan anggota Polri untuk meningkatkan profesionalisme kemampuan untuk pengungkapan perkara-perkara.
"Penguatan anggota kami untuk meningkatkan profesionalisme kemampuan untuk pengungkapan perkara-perkara yang ada, harus segera kita lakukan," ujarnya ketika disinggung perihal wacana Datasemen Khusus Anti Korupsi yang muncul dari diskusi dengan Komisi III DPR RI.
Dia kemudian mengemukakan bahwa saat ini penguatan institusi seperti Polri sendiri merupakan hal yang lebih penting untuk segera dilakukan.
Sementara untuk kelembagaan seperti Densus Anti Korupsi, Sutarman menjelaskan bahwa itu tidak hanya dalam institusi Polri sendiri, namun juga akan terkait dengan institusi lain. "Tapi penguatan dalam bentuk latihan, penambahan jumlah personel, peralatan dan sebagainya itu sudah pasti harus dilakukan. Kalau untuk Densus itu wadahnya kan sudah ada," tambah Sutarman.
Lebih lanjut ketika disinggung perihal wacana Densus Anti Korupsi yang diduga akan mengkerdilkan KPK, Sutarman menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena setiap institusi yang berjuang untuk memberantas korupsi seharusnya justru saling menguatkan.
"Seperti yang selalu dikatakan bahwa kalau polisinya kuat dan bersih, institusinya kuat, jaksanya bersih dan kuat, mungkin KPK dalam hal pencegahan sudah tidak lagi diperlukan. Ini jelas bukan upaya untuk mengkerdilkan KPK," ujar Sutarman.
Dia kemudian menekankan bahwa perlu adanya sinergi yang kuat antara aparat penegak hukum, supaya korupsi di Indonesia tidak semakin merajalela.