Kendari (ANTARA News) - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari mendesaj Nur Alam agar segara mundur dari jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara karena dinilai gagal merealisasikan program Bahteramas, khususnya program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis.
Desakan tersebut disampaikan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (MHI) Cabang Kendari melalui aksi unjuk rasa di gedung DPRD Sultra, di Kendari, Rabu.
"Program pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis yang digulirkan Nur Alam melalui program Bahteramas, hanya pembohongan publik karena sesungguhnya tidak ada pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis di daerah ini," kata koordinator massa HMI tersebut, Sugianto saat berdialog dengan anggota Komisi IV DPRD Sultra di ruang rapat gedung DPRD Sultra.
HMI juga meminta DPRD Sultra agar lebih realistis dalam mengevaluasi keberhasilan kinerja pemerintahan dan program pembangunan yang dijalankan Nur Alam, sehingga kegagalan yang dicapai tidak dipolitisasi menjadi keberhasilan atau kesuksesan.
"Jangan menggembar-gemborkan keberhasilan melalui berbagai baliho besar, kalau kenyataannya memang gagal membawa kemajuan dan ksejahteraan masyarakat," kata Sugianto.
Ia juga meminta DPRD Sultra sebagai wakil rakyat untuk mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menyelidiki keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus pengadaan peralatan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta seperti yang diungkapkan Mindo Rosalina Manulang.
"Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional yang melibatkan Mindo Rosalina Manulang dan Angelina Sondakh juga diduga kuat melibatkan Anas Urbaningrum, sehingga KPK perlu menyelidiki masalah tersebut," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Sultra, Riha Madi mengatakan, di Sultra tidak ada pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan gratis.
Menurutnya, yang ada hanya subsidi pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sultra.
"Tidak ada pendidikan dan pelayanan kesehatan yang gratis di daerah ini. Buktinya, pendapatan dari Rumah Sakit Umum Provinsi Sultra yang sebelumnya hanya berkisar antara Rp3 miliar hingga Rp5 miliar, saat ini membengkak menjadi Rp25 miliar," katanya.
Demikian pula dengan pendidikan, tahun 2012 ini Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana untuk biaya operasional sekolah sebesar Rp300 miliar lebih.
"Itu artinya tidak ada gratis. Yang ada, Pemerintah Provinsi Sultra memberikan subsidi pada sektor pendidikan dan kesehatan," katanya.
Menyangkut permintaan mendesak KPK agar menyelidiki keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi di Kementerian Pendidikan Nasional, Riha menyatakan akan menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat. (ANT).
