Rumbia (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara mengalokasikan bantuan pembangun desa dan kelurahan melalui program "gembira desa" sebesar Rp350 juta per tahun.
Bupati Bombana, H Tafdil di Rumbia Jumat mengatakan, program gembira desa itu merupakan program utama dalam visi misi saat dirinya mencalonkan diri dengan Wakil Bupati Hj Masyura Illadamai pada Pemilukada periode 2011-2016.
"Program Gembira Desa sebesar Rp350 juta atau sekitar Rp48,5 miliar per tahun itu untuk lima tahun ke depan itu, dan anggaran tahun pertama baru akan direalisasi pada tahun 2012," katanya.
Ia mengatakan, selain progran bantuan desa dan kelurahan, Pemkab Bombana juga mengalokasikan dana "Gembira Kecamatan" sebesat Rp1 miliar dikali 22 kecamatan atau sekitar Rp22 miliar dalam setahun, serta program "Gembira Kota" sebesar Rp20 miliar pertahun.
Oleh karena itu, bila dihitung-hitung secara keseluruhan, program "Gerakan Membangun Dengan Ridha Allah (Gembira) dana yang harus dialokasikan Pemkab Bombana untuk pembangunan desa, kelurahan dan kecamatan terhadap infrastruktur daerah dan kesejahteraan masyarakat minimal Rp100 miliar per tahun.
"Semua ini dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan di Bombana yang dirangkum melalui pendekatan program Gembira yang terdiri atas Gembira Desa/Kelurahan, Gembira Kecamatan dan Gembira Kota," kata Tafdil.
Dalam program tersebut, katanya, pemerintah daerah menitikberatkan visi, misi dan arah kebijakan yang ditunjang dari berbagai aspek, baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi yang dapat mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bombana.
Gembira Pendidikan, kata Tafdil, tentu merupakan prioritas utama bagi kalangan anak didik dengan pemberian bantuan biaya pendidikan secara cuma-cuma, perbaikan sarana infrastruktur belajar dan gedung sekolah dan pemberian biasiswa bagi anak yang berprestasi.
Secara umum, program hembira desa/kelurahan Rp350 juta per tahun, kata dia, anggarannya diharapkan sebesar 50 persen itu untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktus desa dan kelurahan.
"Jadi bantuan itu tidak hanya semata untuk pembiayaan infrastruktur berupa jalan mapun jembatan, tetapi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan utama bagi masing-masing desa dan kelurahan,"katanya.
Sebagai contoh, desa-desa pesisir, pembangunan sarana infrastruktur jalan maupun jembatan yang sudah ada, bukan lagi menjadi prioritas program gembiraa desa itu tetapi bisa saja akan membiayai kebutuhan nelayan seperti pengadaan alat tangkap dan kapal dalam bentuk kelompok.
Begitu pula dengan desa dan kelurahan lain yang tersebar pada 22 kecamatan, peruntukan dana gembira desa/kelurahan harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang bertujuan ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. (Ant).