Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem layanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk memberantas praktik mafia tanah di tahun pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa perbaikan sistem internal menjadi kunci dalam menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah.
“Di awal pemerintahan kami menjabat di Kementerian ATR/BPN, kami sampaikan bahwa yang namanya mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan perbaikan sistem di dalam internal,” ujar Nusron dalam keterangan resmi dikutip Rabu (22/10).
Ia menjelaskan, sistem layanan pertanahan yang dibangun kini lebih akurat dan akuntabel, sehingga tata kelola pertanahan menjadi lebih transparan dan sulit dimanipulasi.
“Kami pastikan sistem yang kami bangun tidak mudah dibobol dan tidak bisa diakali,” tegasnya.
Berkat pembenahan sistem tersebut, sepanjang tahun ini Kementerian ATR/BPN berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp9,67 triliun.
Angka tersebut mencakup kerugian nyata dari nilai tanah yang menjadi objek kasus (real loss), potensi kerugian ekonomi akibat dampak kasus seperti nilai proyek (potential loss), serta potensi hilangnya penerimaan negara dari pajak dan pendapatan lainnya (fiscal loss).
Selain itu, perbaikan sistem turut mendorong percepatan pendaftaran tanah. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, sebanyak 4 juta bidang tanah berhasil didaftarkan, dengan 2,6 juta di antaranya telah bersertipikat.
Dari kegiatan pendaftaran dan penyertipikatan tanah di tahun pertama pemerintahan, Kementerian ATR/BPN mencatat kontribusi nilai tambah ekonomi sebesar Rp1.021,9 triliun. Nilai tersebut terdiri dari Rp12,4 triliun Pajak Penghasilan (PPH), Rp3,15 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Rp25,9 triliun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Rp980,5 triliun dari Hak Tanggungan.
Menutup pernyataannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya konsolidasi internal dan penguatan koordinasi lintas unit kerja untuk menyelesaikan target kerja menjelang akhir tahun anggaran 2025.
“Mohon untuk menjadi komitmen bersama. Supaya di Desember nanti target kita semua tercapai,” pungkasnya.
