Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan penuntasan Konsolidasi Tanah 2025 di seluruh Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP Kementerian ATR/BPN Embun Sari mengatakan tahapan Konsolidasi Tanah Tahun 2025 menunjukkan progres signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semua sudah selesai.
"Ini kami lagi berjuang finalisasi dokumen yang siap masuk tahap sertifikasi (B12), insya Allah juga bisa 100 persen selesai," ujar Embun Sari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pada penghujung tahun 2025, Konsolidasi Tanah di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) menyisakan satu tahapan akhir.
Terkait hal tersebut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mempercepat penyelesaian Konsolidasi Tanah sebagai bagian dari upaya menata ruang, mengentaskan kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat.
Pada tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan luas total 2.833 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, realisasi pembangunan fisik Konsolidasi Tanah telah mencapai 81 persen.
Embun Sari menargetkan, seluruh paket Konsolidasi Tanah yang menjadi prioritas dapat diselesaikan melalui kerja sama erat antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah.
Penyelesaian program ini, tidak hanya menyasar perbaikan struktur ruang, namun juga mengintegrasikan penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.
Akselerasi Konsolidasi Tanah dipadukan dengan penguatan basis data dan monitoring berbasis dashboard, sehingga progres di tiap lokasi dapat dipantau secara seketika.
Embun Sari menekankan pelaporan digital perlu dilakukan secara disiplin agar koordinasi antar unit berjalan cepat dan hambatan di lapangan dapat segera diatasi.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN yang dihadiri 471 peserta dari penjuru Indonesia, Embun Sari juga melaporkan terkait serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif.
"Realisasi anggaran di pusat saat ini sudah 93,96 persen, sementara untuk di daerah sudah 88 persen," kata Embun Sari.
