Kementerian ATR perlu koordinasi dengan BNPB soal lahan hunian penyintas Sumatera

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid siap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait lahan untuk hunian penyintas bencana Sumatera.

"Ya siap (berkoordinasi), tidak masalah," ujar Nusron, usai membuka Rapat Kerja Nasional ATR/BPN, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kalau masyarakat korban bencana Sumatera di tiga provinsi yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh membutuhkan hunian baik tetap maupun hunian sementara dan lahannya tidak tersedia, maka Kementerian ATR akan meminta lahan negara yang saat ini menjadi atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.

"Kita sediakan nanti, itu juga tidak ada masalah," katanya lagi.

Dirinya mengatakan belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan sementara atas Hak Guna Usaha (HGU) di sekitar area relokasi penyintas banjir di Sumatera, untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pembangunan hunian sementara.

Ia mengatakan bahwa pemerintah harus segera menyediakan lahan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Instruksi itu muncul setelah Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa salah satu hambatan mendesak dalam percepatan pembangunan huntara di sekitar wilayah bencana yang telah pulih, adalah ketersediaan lahan dari pemerintah daerah.

Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menemukan solusi cepat.

Menurut BNPB, huntara dirancang untuk menjadi tempat tinggal yang jauh lebih layak dibanding tenda-tenda pengungsian. Setiap unit diperuntukkan bagi satu keluarga. Bangunan itu akan dilengkapi dengan WC dan kamar mandi, di dalam hunian.

Pewarta : Aji Cakti
Editor: M Sharif Santiago
COPYRIGHT © ANTARA 2026