Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka Kick Off Implementation Support Mission dengan menyampaikan lima langkah strategis percepatan dan peningkatan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak dalam memperkuat pelaksanaan ILASPP agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya," ujar Pudji Prasetijanto Hadi dikutip Rabu (7/10)
Sekjen Kementerian ATR/BPN kemudian mengungkapkan lima langkah utama yang perlu dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP.
Pertama, "exercise" potensi anggaran yang belum terserap dan optimalisasi anggaran melalui kegiatan potensial di Triwulan IV.
Kedua, pelaksanaan kajian dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melibatkan mitra terkait.
Ketiga, penguatan peran Steering Committee ILASPP agar koordinasi dan arah kebijakan lebih terarah. Keempat, percepatan proses pengadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.
Terakhir, penyusunan Annual Work Plan (AWP) tahun 2026, yang harus diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai dengan ketentuan "Loan Agreement".
Pudji Prasetijanto Hadi di kesempatan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan ILASPP.
"Mari kita pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang "reliable", dapat dipercaya, konsisten, dan sesuai dengan standar yang kita sepakati," tegasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana program menjauhkan diri dari sekat-sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban.
Menurutnya, keberhasilan ILASPP hanya dapat dicapai melalui kerja bersama yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil nyata.
"Jangan pernah puas hanya dengan seremonial atau angka-angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Sekjen Kementerian ATR/BPN berharap, Kick Off Implementation Support Mission ini menjadi forum diskusi sekaligus wadah koordinasi untuk menyatukan langkah semua pihak.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, dalam laporannya menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia dengan nilai mencapai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun.
Program ini akan berlangsung selama lima tahun, mulai 2025 hingga 2029, dengan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
"Dalam hal kinerja anggaran, per 30 September 2025, realisasi Kementerian ATR/BPN adalah sekitar 44,226 miliar rupiah atau sebesar 9,03 persen dari pagu total anggaran 2025 sebesar 0,49 triliun rupiah," ungkap Andi Tenri Abeng.
Task Team Leader World Bank dalam kesempatan ini menambahkan dua hal penting yang dinilai bisa melancarkan jalannya ILASPP, yakni mengenai "procurement" dan mitigasi risiko.
"Kami berharap misi ini akan berlangsung dengan lancar dan produktif serta semakin memperkuat komunikasi di antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia demi mewujudkan tujuan besar proyek ini," pungkas Willem van der Muur.
Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Nazib Faizal, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank.
